Komisi VIII DPR: Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H Jadi Tanda Negara Masih Dipercaya Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang bersyukur pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sudah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah pada 1 Maret 2025. Menurut dia, penetapan itu sah karena dilakukan melalui sidang isbat yang turut dihadiri para ahli dan juga perwakilan ormas Islam.

“Kami Komisi VIII DPR RI menyambut baik terselenggaranya sidang isbat, ini menandakan negara hadir di dalam kepentingan umat Islam malam ini di seluruh penjuru Nusantara,” kata Marwan saat jumpa pers di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Marwan meyakini, keputusan pemeritah membuat semua tanda tanya umat muslim di Indonesia terkait awal Ramadan terjawab. Dia pun menyimpulkan, terselenggaranya sidang isbat ini menjadi bukti masyarakat masih percaya dengan apa yang diputuskan pemerintah.

“Itu tanda bahwa masyarakat kita masih percaya terhadap negara, karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri Agama atas terselenggaranya sidang isbat,” ucap politikus PKB ini.

Sebagai salah satu perserta dalam sidang isbat awal Ramadhan, Marwan menyaksikan bahwa metode rukyat maupun hisab sungguh luar biasa. Sebab keduanya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan secara bersamaan.

“Karena itu kami tetap mendukung sidang isbat ini dan nanti bila diperlukan hal-hal yang untuk mendukung perangkat Undang-Undang Komisi VIII bagian dari yang akan menyambut baik,” katanya.

Sebagai penutup, mewakili Parlemen, Marwan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

“Selamat menunaikan ibadah puasa, 1 Ramadan 1446 Hijriau yang jatuh pada 1 Maret 2025 kepada muslim seluruh penjuru nusantara, mari kita tingkatkan Takwa kita kepada Allah sehingga kita dapat mencapai kemenangan, terima kasih,” ujarnya memungkasi.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat menentukan awal Ramadhan 1446 Hijriah. Hasilnya memutuskan, puasa 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. 

"Maka diputuskan dalam sidang, 1 Ramadhan ditetapkan besok, insyaaallah tanggal 1 Maret 2025, bertepatan 1 Ramadhan 1446 Hijriah," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa sidang isbat akan dihadiri oleh berbagai pihak seperti perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung.

Sidang Isbat akan melalui tiga tahapan penting. Tahap pertama adalah pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Tahap kedua melibatkan verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

"Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik," jelas Abu Rokhmad dikutip dari Kemenag.go.id.

Menurut Menag Nasaruddin, ada dua alasan yang dipaparkan saat Sidang Isbat sebelum keputusan awal Ramadhan tersebut diambil. Dua alasan tersebut menjadi faktor utama 1 Ramadhan 1446 H ditetapkan pada 1 Maret 2025.

Alasan pertama, para peserta sidang telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyebutkan pada hari rukyat tanggal 28 Februari 2025 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara: 3° 05‘ 55“ atau 3,10 derajat s.d. 4° 40‘ 96“ atau 4,68 derajat,” kata Menag.

"Dengan sudut elongasi antara 4° 47‘ 02“ atau 4,78 derajat s.d. 6° 24‘ 14“ atau 6,40 derajat," jelas Nasaruddin.

Artinya, lanjut Imam Besar Masjid Istiqlal ini, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1446 H, pada hari rukyat 29 Sya’ban 1446 H/28 Februari 2025 M posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°.

"Ini sesuai dengan kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2021 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat," ungkap Nasaruddin.

Begitu pun di wilayah Barat Laut di Provinsi Aceh, termasuk di Sabang dan Banda Aceh yang juga telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS (3-6,4°).

"Oleh karenanya menjelang awal Ramadan 1446 H pada hari rukyat di daerah yang telah memenuhi imkan rukyat ini secara teoritis memungkinkan hilal awal Ramadan 1446 H dapat dirukyat," ujarnya.

Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Nasaruddin Umar mengatakan, meski Indonesia termasuk dalam negara kriteria MABIMS bersama Singapura dan Brunei Darussalam, namun penetapan 1 Ramadhan menjadi ketentuan masing-masing.

Menurutnya, kriteria kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) tetap dijadikan acuan kepada setiap negara yang berada di dalamnya dalam penentuan tanggal.

Diketahui, Singapura dan Brunei menetapkan 1 Ramadhan 1446 H pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. 

“Meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara MABIMS semacam himpunan para menteri agama di Asia Tenggara ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menetapkan yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2 Maret 2025,” kata Nasaruddin saat jumpa pers di Kantor Kemenag RI Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

Menag menjelaskan, Indonesia memilih untuk menetapkanya lebih awal karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasi yang berbeda dengan Singapura atau pun Brunei Darussalam. Artinya, meski negara tetangga lokasi berdekatan dengan Indonesia namun tetap sudut elongasi mereka berbeda.

“Mereka belum menemukan hilal di sana karena kita adalah satu wilayah hukum jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia meskipun di sudut Aceh melihat disaksikan tapi juga itu berlaku di ujung paling timur di Indonesia karena kita satu kesatuan wilayah hukum,” ujar Menag Nasaruddin.