Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda, KPK Diminta Hadir

Liputan6.com, Jakarta - Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang dijadwalkan pada 3 Maret 2025 ditunda. Hakim tunggal Rio Barten Pasaribu mengabulkan permohonan penundaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Maka sidang ini ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar," ujar hakim Rio di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Hakim menekankan bahwa penundaan hingga 14 Maret 2025 merupakan kesempatan terakhir bagi KPK. Jika KPK kembali tidak hadir, sidang akan tetap dilanjutkan.

"Kami rasa tanggal 14 sudah tanggal yang cukup baik dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi sidang akan digelar tanggal 14 dengan catatan ini merupakan panggilan yang terakhir bagi pihak Termohon," tegas hakim.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus: korupsi suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Kedua kasus tersebut digugat sekaligus dalam praperadilan ini, terdaftar dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dan 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan harapannya agar praperadilan ini dapat menguji dasar penetapan tersangka kliennya.

"Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan Tim Hukum kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," ujar Ronny.

Ronny menjelaskan bahwa gugatan praperadilan kali ini dibagi menjadi dua: pertama terkait dugaan suap (Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), dan kedua terkait perintangan penyidikan (Pasal 21 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Ronny menegaskan bahwa praperadilan ini merupakan hak tersangka sesuai Pasal 79 KUHAP. Ia berharap KPK hadir untuk memastikan kepastian hukum dan proses yang sederhana, cepat, dan murah.

"Kami berharap agar teman-teman di KPK pun sudah siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Hasto Kristiyanto," tandas Ronny.

Meskipun gugatan praperadilan pertama ditolak, Ronny optimistis masih ada peluang untuk menggugurkan status tersangka Hasto. Ia menilai keputusan hakim sebelumnya masih memberikan ruang untuk mengajukan kembali praperadilan dengan dua gugatan sekaligus.

Penundaan sidang praperadilan Hasto Kristiyanto menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan proses hukum ini dan apakah KPK akan hadir pada sidang berikutnya. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dan berharap proses hukum ini berjalan transparan dan adil.