Kemendagri Minta Pemda Siap Siaga Dukung Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah (Pemda) agar siap siaga mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025. Anjuran itu pun tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor 400.6.1/749/SJ, tertanggal 17 Februari 2025.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemda berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan selama mudik Lebaran.

“Mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran, terutama pada daerah-daerah asal, pelintasan, dan tujuan mudik Lebaran tahun 2025,” ujarnya.

Tito meminta Pemda membentuk posko Lebaran tahun 2025 bersama Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan dan melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian, serta pemantauan pelaksanaan sejak tanggal 24 Maret 2025-7 April 2025.

"Pemda wajib memperkuat sistem transformasi dengan fokus pada kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan penumpang, salah satunya uji KIR berkala terhadap bus kendaraan antarkota guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan tidak melebihi kapasitas angkut," ucapnya.

Tito meminta Pemda mempersiapkan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, salah satunya melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak sesuai kewenangan masing-masing.

"Hal ini baik jalan provinsi, kabupaten, atau kota yang menjadi jalur mudik Lebaran, serta mempercepat proses pengadaan barang atau jasa terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan daerah," ujarnya.

Selain itu, Tito mendorong Pemda untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi melalui layanan call center di daerah untuk penyediaan informasi terkait lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat.

Pemda juga diminta mengoptimalkan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan untuk memastikan kesiapan kesehatan di daerah yang dibutuhkan oleh pemudik.

"Pemda wajib membentuk pos satgas di daerah yang rawan kecelakaan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Polri, dan TNI," ujar Tito.

"Kemudian, dapat pula melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan untuk menghindari kemacetan dan memperlancar arus kendaraan," imbuhnya.

(*)