16 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Besar Bekasi, Sejumlah Infrastruktur Rusak

Liputan6.com, Jakarta Banjir besar menerjang Kota dan Kabupaten Bekasi pada Selasa, 4 Maret 2025, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Senin malam. Bencana ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir, melampaui dampak banjir tahun 2016 dan 2020. Ketinggian air bervariasi, dari 20 sentimeter hingga 3 meter, merendam rumah warga, kantor pemerintahan, jalan utama, mal, dan rumah sakit. Akibatnya, aktivitas di Kota Bekasi lumpuh total, ribuan warga mengungsi, dan infrastruktur mengalami kerusakan signifikan. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan ekstrem dan luapan air dari Kali Bekasi, diperparah oleh alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan di hulu sungai.

Sekitar 16.000 jiwa terdampak banjir, dengan 5.000 jiwa mengungsi. Kecamatan Jatiasih menjadi wilayah terparah, dengan perumahan seperti Pondok Gede Permai dan Kemang IFI mengalami dampak terburuk. Bahkan Mega Mall Bekasi masih terendam banjir di area parkirnya pada pagi hari tanggal 5 Maret 2025. Jembatan Kemang Pratama dilaporkan ambrol. Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi telah menetapkan status tanggap darurat dan melakukan berbagai upaya penanggulangan, termasuk evakuasi warga, pendirian dapur umum dan pos kesehatan, serta penyaluran bantuan.

Wakil Presiden turut meninjau lokasi bencana untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan respons cepat. Upaya pencegahan banjir di masa mendatang juga direncanakan, meliputi pembangunan polder air, sosialisasi pembuatan sumur resapan, dan pengerukan sedimentasi di jalur sungai. Peristiwa ini menjadi trending topic di media sosial, dengan banyak warganet yang saling menguatkan dan mengirimkan doa untuk warga Bekasi yang terdampak banjir. Berbagai spekulasi terkait penyebab banjir bermunculan, termasuk soal kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dan pengelolaan dana bencana.

Banjir yang melanda Bekasi mengakibatkan lumpuhnya aktivitas ekonomi dan sosial. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Kerusakan infrastruktur, terutama ambrolnya Jembatan Kemang Pratama, membutuhkan biaya perbaikan yang besar. Pemerintah telah mendirikan dapur umum dan pos kesehatan untuk membantu warga terdampak. Bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan telah disalurkan kepada para pengungsi.

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menginstruksikan camat untuk menyiapkan dapur umum dan menerjunkan petugas BPBD dan kesehatan. Ia juga memastikan prasarana evakuasi telah disiagakan di titik-titik banjir.

Koordinasi dengan BPBD dan dinas terkait terus dilakukan untuk memastikan kelancaran penanganan banjir. Kementerian PU juga memberikan dukungan penuh dengan memobilisasi perahu karet untuk evakuasi warga.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa kondisi banjir kali ini lebih parah dibandingkan banjir 2016 dan 2020. Delapan dari 12 kecamatan terdampak banjir. Jalan utama dan kantor pemerintahan pun terendam.

Berbagai pihak menilai bahwa penyebab utama banjir adalah curah hujan yang sangat tinggi dan intensitasnya yang berlangsung beberapa hari, ditambah dengan luapan air dari wilayah hulu Kali Bekasi.

Selain curah hujan yang tinggi, faktor lain yang dipercaya memperburuk kondisi adalah alih fungsi lahan di hulu sungai dan kerusakan lingkungan. Kondisi air laut pasang juga memperlambat pengaliran air ke muara sungai. Pembangunan yang pesat di Bekasi juga mengurangi daya serap air tanah dan meningkatkan limpasan permukaan. Kurangnya infrastruktur pengendalian banjir, seperti sistem drainase yang buruk dan tanggul yang belum sempurna, juga menjadi sorotan.

Pemerintah berencana melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mencegah banjir di masa mendatang. Pembangunan polder air dan sosialisasi pembuatan sumur resapan kepada masyarakat menjadi bagian dari rencana tersebut. Pengerukan sedimentasi di jalur sungai juga direncanakan setelah banjir surut. Perbaikan infrastruktur dan sistem drainase juga menjadi fokus utama.

Wakil Wali Kota Bekasi menekankan peran kiriman air dari daerah lain dan posisi Bekasi di daerah rendah sebagai faktor penting. "Wilayah muara saat ini sedang mengalami kondisi air yang juga tinggi yang menyebabkan aliran air sungai tertahan," katanya. Perbaikan koordinasi antar pemerintah daerah juga dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Tanggapan dari Kementerian PU menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk membantu penanganan banjir di Bekasi. Dukungan berupa perahu karet dan bantuan lainnya diberikan untuk membantu mengevakuasi masyarakat dan menangani dampak banjir. Namun, kritik juga muncul terkait pengelolaan dana antisipasi bencana banjir.

Banjir besar di Bekasi menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya mitigasi bencana dan kerjasama antar berbagai pihak untuk menghadapi tantangan lingkungan dan urbanisasi yang pesat. Semoga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat mencegah kejadian serupa di masa depan.