Usai Disentil Gubernur Jabar, Disdik Depok Evaluasi Anggaran Pembelian Papan Tulis Interaktif

Siti menuturkan, anggaran yang digunakan Disdik Kota Depok harus memiliki manfaat, sehingga anggaran yang diserap dapat memberikan manfaat kepada siswa. Disdik Kota Depok dalam menganggarkan Smart Board bertujuan mendukung proses pembelajaran berbasis IT.

"Jadi kita kan mendukung proses pembelajaran berbasis IT dan ini juga sekolah memang memerlukan," tutur Siti.

Siti menilai, pengusulan pembelian Smart Board untuk proses pembelajaran berbasis IT yang lebih interaktif. Hal itu untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan minat belajar.

"Pembelajaran berbasis IT lebih interaktif ya, baik siswa maupun guru dan ini lebih menarik, jadi memotivasi siswa untuk belajar.

Walupun begitu, lanjut Siti, Disdik Kota Depok turut mendukung arahan Gubernur Jawa Barat pada pembelajaran menggunakan buku.

"Sinkron lah ya, hanya disini kan berbasis IT kalau dikembalikan ke buku fisik kita juga setuju, karena selama ini juga kan kita memang kombinasi antara IT dengan buku fisik," kata Siti.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah meminta Wali Kota Depok melakukan evaluasi pada anggaran Dinas Pendidikan Kota Depok tersebut.

"Nanti Pak Wali yang mengevaluasi, kalau itu terlalu mahal tidak logis,” ujar Dedi kepada Liputan6.com, Selasa (11/3/2025).

Dedi menilai, pembelian papan tulis interaktif dengan anggaran APBD sebesar Rp30 Miliar dinilai tidak bermanfaat. Dedi meminta anggaran pembelian tersebut diubah maupun dihilangkan.

"Saya minta untuk diubah atau dihilangkan kalau memang tidak bermanfaat,” ucap Dedi.

Dedi memberikan contoh perubahan anggaran Provinsi Jawa Barat dengan nilai besar, namun dinilai kurang memberikan manfaat. Adapun contoh tersebut yakni menghapus anggaran TIK sebesar Rp730 miliar.

"Provinsi Jawa Barat itu menghapus anggaran TIK sebesar Rp730 miliar menjadi nol,” terang Dedi.

Dedi mengungkapkan, anggaran yang sebelumnya akan digunakan untuk TIK, alokasi anggarannya diubah menjadi alokasi pendidikan. Adapun alokasi tersebut yakni untuk penyediaan ruang kelas dan pembelian tanah untuk bangunan sekolah baru.

"Saya harapkan Pemerintah Kota Depok juga menghapus papan tulis interaksi itu, diganti dengan peningkatan kualitas sekolah sarana dan prasarana,” ungkap Dedi.