Prabowo Marah Soal Minyakita Tak Sesuai Takaran, Minta Pelaku Ditindak Tegas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto marah mengetahui kasus MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ya gimana, masa enggak marah. Yang marah itu enggak hanya presiden, kita semua juga marah," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3).

Menurutnya, Prabowo sudah berpesan tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Sehingga, siapa pun yang merugikan rakyat mesti ditindak tegas.

"Tak terkecuali orang kebal hukum itu engga ada di Indonesia, menurut presiden seperti itu. Siapa pun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak harus dengan tegas lah," ucapnya.

"Dengan adanya tindakan tegas ini akan ada efek jera, orang juga enggak akan ngulangi, yang mau niat tidak akan meneruskannya," sambungnya.

Sudaryono menyebut, Prabowo tak ingin siapa pun menari-nari di atas penderitaan rakyat.

"Maksudnya begini jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudin rakyat banyak yang dikorbankan. Kayak mengurangi timbangan, mengurangi kualitas, ngurangi volume itu kan sudah jelas kejahatan lah ya," pungkasnya.

Sedangkan Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan, pihaknya mendukung aparat penegak hukum untuk menindak dan tidak memberi ampun terhadap perusahaan atau produsen yang bermain nakal.

"Para pelaku tangkap saja, siapapun backingnya sikat. Karena ini merugikan kepentingan masyarakat. Di zaman era Presiden Prabowo enggak ada backing-backingan. Siapapun yang merugikan masyarakat apalagi rakyat Indonesia harus disikat," kata Andre kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Tindak saja dan saya rasa kepolisian sudah mengambil tindakan tegas dan kita support dan dukung betul," tambahnya.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan secara administrasi yaitu mencabut izin dan tidak memberikan rekomendasi perusahaan-perusahaan nakal lagi.

"Karena ini hak rakyat banyak dan tugas pemerintah di era Presiden Prabowo itu memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan berhak mendapatkan MinyaKita dengan harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi di Komisi VI kita akan mengawal betul hal ini," ujarnya.

Dirinya pun ingin agar Korps Bhayangkara untuk tidak ragu untuk menangkap pemilik perusahaan-perusahaan yang memang berbuat curang.

"Sekarang pasti kita dorong sekarang Bareskrim bukan hanya satu perusahaan. Bagi banyak perusahaan maupun orang yang terlibat silakan ditangkap saja. Supaya memberikan syok terapi ke depan tidak ada lagi yang melakukan," ungkapnya.

"Kita akan mengevaluasi. Nanti kita setelah lebaran kita akan panggil Menteri Perdagangannya dan juga distributor-distributornya. Kalau memang masih bermasalah. Yang jelas kan ini sudah menjadi catatan bagi Mendag untuk melakukan pengawasan," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra dan 

Sumber: Merdeka.com