Kata Pakar: Perluasan Layanan Transjabodetabek, Kunci Alihkan Pengguna Kendaraan Pribadi ke Angkutan Umum

Pengembangan atau peningkatan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta. Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta.

Sejak diluncurkan tahun 2017, JR Connexion (JRC) telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Saat ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menyediakan bus JR Connexion di 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek. Tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani (Kompas, 27 Januari 2024). Sejumlah operator bus turut serta, seperti Perum Damri, PT Eka Sari Lorena Transport, PT Sinar Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Royal Wisata Nusantara, Alfa Omega Sehati.

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2022, jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 31.684.645 jiwa. Hasil analisis BPTJ (2023), potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum (jika tersedia halte/ bus stop kurang dari 500 m dari lokasi berangkat) sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18 persen.

Mengacu ketersediaan halte/bus stop kurang dari 500 m dari lokasi memulai perjalanan, ada tiga wilayah tertinggi di Jabodetabek yang potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5 persen, Kota Administrasi Jakarta Selatan (70,84 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (64,09 persen). Sementara itu, ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 0,84 persen, Kabupaten Tangerang (0,76 persen) dan Kabupaten Bogor (0,67 persen).

Menurut data dari Badan Pengelola Tapera (2023), terdapat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan itu terdiri dari 158 perumahan kelas atas (lebih dari Rp 2 miliar), 268 perumahan kelas menengah (Rp 1 miliar – Rp 2 miliar), dan 1.584 perumahan kelas bawah (kurang dari Rp 1 miliar).

Sementara di Kota Jakarta terdapat 26 perumahan kelas menengah dan 2 perumahan kelas bawah yang kesemuanya sudah dilayani angkutan umum. Kabupaten Bekasi memiliki 23 perumahan kelas atas, 22 perumahan kelas menengah, dan 645 perumahan kelas bawah, Kabupaten Bogor (5 perumahan kelas atas, 17 perumahan kelas menengah, dan 494 perumahan kelas bawah), Kabupaten Tangerang (45 perumahan kelas atas, 65 perumahan kelas menengah dan 330 perumahan kelas bawah), Kota Bekasi (8 perumahan kelas atas, 30 perumahan kelas menengah, dan 26 perumahan kelas bawah), Kota Bogor (3 perumahan keatas atas, 17 perumahan kelas menengah dan 16 perumahan kelas bawah), Kota Depok (1 perumahan kelas atas, 13 perumahan kelas menengah, dan 25 perumahan kelas bawah), Kota Tengerang (10 perumahan kelas atas, 18 perumahan kelas menengah, dan 13 peumahan kela sbawah), dan Kota Tangerang Selatan (32 perumahan kelas atas, 60 perumahan kelas mennengah, dan 33 perumahan kelas bawah).

Jadi, di Wilayah Bodetabek ada 1.824 perumahan (242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah) yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung ( feeder ) menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat.

Dapat juga layanan langsung (direct service), seperti JR Connection yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung ( feeder ).

Angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor (4 rute Trans Pakuan), sekarang sedang masa jeda operasi (APBD Kota Bogor), 1 rute Trans Patriot di Bekasi (APBN), 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi (APBD Kab. Bekasi), Trans Ayo di Kota Tangerang (APBD Kota Tangerang) dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok (APBN).

Beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor. Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi.

Sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri. Namun, saat ini, layanan angkutan kota ke permukiman itu kian terkikis (bahkan sudah banyak yang hilang), meskipun kawasan perumahan itu masih tetap ada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaaan fasilitas akses transportasi umum.

Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2 persen, sedangkan mobil 23 persen dan sepeda motor mencapai 75 persen. Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi.

Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum. Selain itu, penerapan jalan berbayar atau ERP ( electronic road pricing ) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta.

Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat