Dedi Mulyadi Akan Undang Pakar Dari IPB Terkait Polemik Ahli Fungsi Lahan

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengaku, bakal meminta pendapat dari pakar Institut Pertanian Bogor (IPB).

Hal ini terkait dengan polemik alih fungsi lahan yang belakangan menimbulkan masalah lingkungan, salah satunya banjir di beberapa daerah.

Dedi Mulyadi mengatakan, surat yang baru akan dikirim pada Senin (7/4/2025) terhadap pakar dari IPB itu untuk menghitung kerugian akibat dampak dari alih fungsi lahan yang diduga telah melanggar aturan tata kelola ruangan, berujung kerugian secara materi maupun lingkungan.

"Nanti hari Senin berkirim surat ke IPB untuk meminta pakar IPB menghitung problem kerugian negara yang ditimbulkan karena alih fungsi lahan. Baik aspek keuangan, maupun lingkungan,” kata dia usai halalbihalal di rumah dinas Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Dedi menjelaskan, pendapat dari pakar itu nantinya bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap perizinan alih fungsi lahan yang terjadi selama ini di wilayah Jawa Barat termasuk di kawasan Puncak Bogor.

“Semua di Jawa Barat. Kan ini bukan hanya Eiger ya, berbagai bangunan dan tambang liar. Tambang liar di Jawa Barat kan lebih dari 200 tambang,” jelasnya.

“Ini kan Jawa Barat sudah sampai pada tingkat mencemaskan. Gunungnya mencemaskan, aliran sungainya mencemaskan, bangun rumahnya mencemaskan. Tugas gubernur adalah menghilangkan seluruh kecemasan itu,” sambungnya.

Dedi menegaskan, jika dirinya belum mau berbicara terlebih dahulu soal permasalahan tersebut sebelum adanya pendapat dari pakar IPB.

“Oh nanti, saya kan tidak akan dulu bicara sebelum ada pendapat pakar. Kan saya tidak boleh ngarang. Jadi kalau nanti saya bicara, biarkan nanti para pengusaha diundang mengikuti paparan yang disampaikan oleh pakar. Jadi kalau saya bicara nanti dianggap, oh Pak Deddy ada lobi,” pungkasnya.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com