Prabowo Diminta Hati-Hati Jika Evakuasi Warga Gaza

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto diminta untuk berhati-hati jika ingin mengevakuasi warga Palestina. Sebab, realitas geopolitik Gaza tidak sederhana.

Pakar hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menilai gagasan Presiden Prabowo itu memantik sejumlah pertanyaan kritis. Dia mempertanyakan seberapa realistis rencana tersebut dan bagaimana implikasi strategisnya bagi Indonesia.

Apalagi, Presiden Prabowo menyampaikan wacana itu dengan semangat kemanusiaan dan mengutip amanat konstitusi bahwa Indonesia harus aktif dalam menciptakan ketertiban dunia.

"Namun, niat baik saja tidak cukup. Realitas geopolitik Gaza jauh dari sederhana," ucap Mantan Ketua Komisi III DPR RI dalam keterangannya.

Pieter Zulkifli mengingatkan bila wilayah Gaza dikepung ketat oleh Israel, baik dari sisi darat, laut, maupun udara, dengan kontrol perbatasan yang sebagian besar berada di tangan Mesir dan Israel. Tanpa koordinasi dan kesepakatan diplomatik yang matang, maka evakuasi semacam itu sulit diwujudkan.

"Pertanyaannya, apakah Indonesia telah menjalin negosiasi konkret dengan otoritas terkait, terutama Mesir dan Israel? Jika tidak, gagasan ini berisiko jatuh ke dalam ranah retorika belaka," katanya.

Dalam konteks kemanusiaan global, kata Pieter Zulkifli, gagasan tersebut memang terdengar mulia. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, ada banyak aspek yang harus jadi pertimbangan matang, baik secara diplomatik, legal, sosial, maupun politik domestik.

Dia mengatakan pertama-tama gagasan ini patut diuji dari sisi konstitusional dan legal. Sebab, Indonesia bukanlah negara yang memiliki tradisi menerima pengungsi secara massal dari zona perang luar negeri, apalagi dalam skala ribuan orang.

"Hingga kini, pengelolaan pengungsi di Indonesia masih bersifat terbatas, lebih sebagai negara transit, bukan negara tujuan. Sistem hukum dan administrasi imigrasi Indonesia belum disiapkan untuk menampung eksodus pengungsi secara besar-besaran dan permanen," kata dia.

Dia mengatakan Indonesia selama ini dikenal sebagai pendukung kuat kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, namun tetap menjaga posisi hati-hati dan tidak turut campur dalam urusan teritorial.

Lalu, kata dia, yang paling penting ialah gagasan evakuasi itu perlu ditakar dengan jujur dalam konteks domestik. Misalnya, sejauh mana negara Indonesia telah berhasil mensejahterakan rakyatnya sendiri.

"Ketika angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan akses layanan publik di berbagai daerah masih menjadi persoalan nyata, mengimpor masalah kemanusiaan dari luar negeri tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah negara telah begitu surplus dalam kapasitas anggaran, logistik, dan sistem sosial sehingga merasa mampu menampung beban tambahan? Gagasan ini juga dapat menimbulkan resistensi sosial dalam negeri," ucapnya.

Kendati demikian, Pieter Zulkifli menyatakan Presiden Prabowo adalah seorang politisi ulung yang memahami pentingnya narasi besar dalam membangun legitimasi.

Dia mengamini di tengah transisi kekuasaan dan sorotan publik terhadap konfigurasi kabinet barunya, isu Palestina dapat menjadi panggung simbolik untuk menegaskan posisi moral dan memperkuat citra pemimpin berjiwa humanis di mata dunia. Namun, jika tidak disertai kesiapan struktural dan dukungan masyarakat luas, niat baik itu bisa menjadi bumerang.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli tak menampik kemanusiaan memang tak mengenal batas negara. Namun, kebijakan luar negeri tidak dapat dibangun semata atas dasar simpati dan moralitas.

"Ini menuntut ketelitian, rasionalitas, serta kesiapan institusional. Jika Prabowo benar-benar ingin menunjukkan komitmen pada rakyat Palestina, jalur yang lebih strategis adalah memperkuat diplomasi internasional, meningkatkan dukungan kemanusiaan konkret, seperti bantuan medis, logistik, dan pembangunan infrastruktur, serta menjadi pelopor gencatan senjata dan rekonsiliasi damai melalui forum-forum multilateral," katanya.