Isu Matahari Kembar, PKB: Jangan Politisir Halalbihalal

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta semua pihak tidak mempolitisasi kedatangan para menteri Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) saat lebaran.

"Tidak usah mempolitisir halalbihalal. Publik bisa menilai semuanya, mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal," kata Jazilul pada wartawan, Selasa (15/4/2025).

Menurut Jazilul, tidak ada larangan bagi pejabat bersilaturahmi atau berhalalbihalal dengan siapa pun. "Boleh saja kita semuanya boleh kok halalbihalal," ujar Jazilul.

Ketua DPR Puan Maharani juga menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan. Ia menegaskan presiden Indonesia saat ini hanya satu yakni Prabowo Subianto.

"Matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Puan menegaskan tidak ada larangan bagi para menteri Prabowo bersilhaturahmi, termasuk dengan Jokowi. Dia menyebut hal itu bukan berarti ada matahari kembar di pemerintahan. "Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik," ucap Puan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

Beberapa menteri Prabowo yang mendatangi Jokowi adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa (8/4/2025). Berselang satu hari, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

Kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi Jokowi.

"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).