Komisi III DPR Tunda Pembahasan Revisi KUHAP

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. (Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR RI menunda pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa keterbatasan waktu menjadi alasan utama penundaan tersebut.

"Karena masa sidang ini praktis hanya 1 bulan dan hanya berapa hari kerja ya? Hanya 25 hari kerja. Maka kami bersepakat belum di masa sidang saat ini, kita hold dulu," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Habiburokhman menyebut, pihaknya akan membahas revisi KUHAP pada masa sidang berikutnya. Menurutnya, pembahasan undang-undang idealnya digelar dalam dua kali masa sidang.

"Kemungkinan besar baru di masa sidang yang akan datang. Kenapa? Idealnya pembahasan undang-undang itu kan paling lama paling lama diatur di Tatib 2 kali masa sidang," ujar Habiburokhman.

"Nah ini masa sidang kali ini agak unik, cuma 1 bulan. Jadi takutnya enggak memenuhi ketentuan, bisa lebih dari 2 kali masa sidang," sambungnya.

Selain itu, Habiburokhman mengaku mendengarkan saran agar pembahasan revisi KUHAP terlebih dahulu menyerap aspirasi lebih banyak masyarakat.

"Kami mendapat masukan dari rekan-rekan semua agar lebih memperbanyak penyerapan lagi aspirasi dari masyarakat. Dan ini makanya 1 bulan ke depan kami membuka diri terhadap masukan-masukan dari masyarakat terkait KUHAP," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi KUHAP

Ketua DPR RI Tutup Masa Sidang II 2024-2025, Ini 5 Poin Utama yang Jadi Perhatian — Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). (Foto: Jaka/vel.)

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima, surat presiden (supres) terkait penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat pidato penutupan Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari presiden republik Indonesia yaitu R-19/pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," kata Puan.

Puan mengatakan surat tersebut akan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang berlaku. Yakni, sesuai peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Dia menjelaskan, pembahasan Revisi KUHAP menjadi tupoksi Komisi III DPR RI. Namun, akan diputuskan setelah pembukaan masa sidang yang akan datang.

"Mekanisme yang berlaku ini merupakan domain atau tupoksi komisi III. Namun baru akan kami putuskan setelah pembukaan sidang yang akan datang," imbuh Puan.

3 dari 3 halaman

Dibahas Komisi III DPR

Diketahui, revisi KUHAP masih dibahas di Komisi III DPR.

Para anggota masih mendalami sejumlah muatan yang layak dipertimbangkan untuk dimasukan ke beleid tersebut.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mempercepat pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan target penyelesaian pada tahun 2025.

Langkah ini diambil agar KUHAP yang baru dapat diterapkan secara selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2026.

Infografis RUU Daerah Khusus Jakarta Atur Perluasan Kawasan Aglomerasi. (Liputan6.com/Abdillah)

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Komisi III DPR
RUU KUHAP
Revisi UU KUHAP
kuhap
Revisi KUHAP