Soal Regulasi Driver Ojol, Pakar Dorong Peranan Kementerian UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpandangan, ojek online atau ojol dirasa wajar jika berada di bawah koordinasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu disampaikan, saat menanggapi aspirasi para driver yang mengharapkan kepastian hukum bagu profesi mereka.

“Sudah sewajarnya memang pengaturan untuk saat ini paling tepat di bawah Kementerian UMKM,” ujar Nailul.

Nailul berpandangan, jika bersifat kemitraan, maka para driver tidak boleh diatur seperti pekerja formal dengan persyaratan jam kerja sehingga tidak fleksibel.

“Atas dasar itu pula, bentuk kemitraan tidak boleh seperti tenaga kerja yang mengharuskan harus bekerja sekian jam dan sebagainya,” nilai dia.

Nailul mengatakan, saat ini sebenarnya pengaturan mengenai transportasi platform daring sudah ada. Hanya saja memang tersebar di beberapa kementerian.

“Regulasi yang sekarang ada, terpencar ke beberapa kementerian. Contoh, regulasi tentang tarif di Kementerian Perhubungan, regulasi tentang bentuk kemitraan ada di Kementerian UMKM, sedangkan regulasi hubungan antara platform dengan driver masuk ke kemitraan," Nailul menandasi.

2 dari 2 halaman

Menteri Maman Matangkan Rencana

Sebelumnya Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengaku tengah mematangkan rencana untuk memasukkan mitra pengemudi ojol ke dalam kategori usaha mikro di dalam Undang-Undang (UU) UMKM. Apabila rencana ini disahkan, para pengemudi ojol akan mendapatkan hak yang sama dengan pelaku UMKM lainnya.

Hal ini mencakup berbagai bentuk bantuan dan subsidi dari pemerintah, seperti subsidi bahan bakar, Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg), pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah, pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan insentif pajak final 0,5 persen bagi yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun.