Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, Jakarta Pusat, sudah ditutup pada Minggu malam 7 Juli. Namun, hubungan 'panas' antara Pemprov DKI dengan PT Jakarta International Expo sebagai penyelenggara PRJ terus berlanjut. Setelah pameran itu ditutup, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung mengeluarkan gagasannya soal PRJ tahun depan.
"Kami belum evaluasi. Cuma kami lagi berpikir kalau tahun depan lebih baik kami nggak usah dapat saham dari PT JIExpo lagi, kami keluar aja," kata Basuki yang karib disapa Ahok ini di Balaikota Jakarta, Senin (8/7/2013).
Ahok berujar akan mengembalikan 13 saham milik Pemprov DKI kepada PT JIExpo. Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu meminta PT JIExpo mengganti saham 13 persen itu dengan lahan seluas 5 hektare. Nantinya lahan itu digunakan untuk lokasi pameran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Tapi dia sediakan tempat kita, 5 hektar untuk para pedagang yang diseleksi dari Pemrov DKI. Termasuk produk-produk yang kreatif agar bisa jualan di sana tanpa bayar," tambah Ahok.
Ide ini diluncurkan Ahok karena menilai saham 13 persen di PT JIExpo tidak ada gunanya apabila Pemprov DKI tidak memperoleh deviden (keuntungan). Maka dari itu, dia menganggap tidak perlu ada kepemilikan saham oleh Pemrov DKI.
Jika tanah 5 hektare itu diberikan, maka saat pagelaran PRJ, para pedagang kecil bisa berjualan dengan tanpa membayar tempat, sementara JIExpo tetap bisa menyelenggarakan pameran mobil.
"Tapi 5 hektarnya untuk pedagang kerak telor yang kami seleksi yang bagus dan baik, tidak usah bayar lagi di dalam. 13 persen saham itu ambil saja. Biar dia 100 persen punya keluarga Murdaya Poo saja. Kita bilang jangan kasih saham deh. Kamu tarik kembali deh. Mendingan kasih kami 5 hektare tempat untuk jualan," kata Ahok. (Eks/Ism)
"Kami belum evaluasi. Cuma kami lagi berpikir kalau tahun depan lebih baik kami nggak usah dapat saham dari PT JIExpo lagi, kami keluar aja," kata Basuki yang karib disapa Ahok ini di Balaikota Jakarta, Senin (8/7/2013).
Ahok berujar akan mengembalikan 13 saham milik Pemprov DKI kepada PT JIExpo. Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu meminta PT JIExpo mengganti saham 13 persen itu dengan lahan seluas 5 hektare. Nantinya lahan itu digunakan untuk lokasi pameran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Tapi dia sediakan tempat kita, 5 hektar untuk para pedagang yang diseleksi dari Pemrov DKI. Termasuk produk-produk yang kreatif agar bisa jualan di sana tanpa bayar," tambah Ahok.
Ide ini diluncurkan Ahok karena menilai saham 13 persen di PT JIExpo tidak ada gunanya apabila Pemprov DKI tidak memperoleh deviden (keuntungan). Maka dari itu, dia menganggap tidak perlu ada kepemilikan saham oleh Pemrov DKI.
Jika tanah 5 hektare itu diberikan, maka saat pagelaran PRJ, para pedagang kecil bisa berjualan dengan tanpa membayar tempat, sementara JIExpo tetap bisa menyelenggarakan pameran mobil.
"Tapi 5 hektarnya untuk pedagang kerak telor yang kami seleksi yang bagus dan baik, tidak usah bayar lagi di dalam. 13 persen saham itu ambil saja. Biar dia 100 persen punya keluarga Murdaya Poo saja. Kita bilang jangan kasih saham deh. Kamu tarik kembali deh. Mendingan kasih kami 5 hektare tempat untuk jualan," kata Ahok. (Eks/Ism)