Proses Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pemprov DKI sebesar Rp 1 triliun kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) belum disetujui di Badan Anggaran DPRD. Anggaran tersebut dinilai terlalu besar untuk PMP.
DPRD mempermasalahkan besaran biaya yang akan diberikan kepada BUMD bidang properti tersebut. Mereka menilai, Pemprov DKI harusnya menjelaskan apakah modal itu untuk pembangunan infrastruktur atau hanya orientasi bisnis.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui bahwa PMP tersebut cukup besar. Namun, bagi politisi PDIP yang karib disapa Jokowi ini, yang terpenting bukan mengenai nilainya melainkan tujuan penggunaan anggaran tersebut jelas atau tidak.
"Siapa bilang itu kecil? Di sini ukurannya bukan besar atau kecilnya. Tapi digunakan untuk apa duit itu. Kalau digunakan untuk hal-hal yang produktif dan memberikan nilai tambah, ya kenapa tidak," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Nilai anggaran yang kecil pun, lanjut mantan walikota Surakarta itu, apabila tidak digunakan dengan semestinya maka akan hilang begitu saja. Misalnya PMP hanya Rp 100 miliar tetapi tidak memberikan manfaat, bisa jadi akan seperti nasi menjadi bubur.
"Lebih bagus, gede tapi dipertanggungjawabkan. Keuntungannya ke mana, jelas. Malah punya nilai tambah. Jangan nanggung-nanggung lah. Tapi sekali tetap diawasi penggunaannya untuk apa," kata Jokowi.
Salah satu tugas Jakpro dari Pemrov DKI yaitu sebagai bank tanah, yaitu menyediakan sebanyak-banyaknya lahan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah susun dari kewajiban 20 persen pengembang. PMP sebesar Rp 1 triliun itulah yang akan membantu pembiayan penyediaan lahan tersebut. (Mut)
DPRD mempermasalahkan besaran biaya yang akan diberikan kepada BUMD bidang properti tersebut. Mereka menilai, Pemprov DKI harusnya menjelaskan apakah modal itu untuk pembangunan infrastruktur atau hanya orientasi bisnis.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui bahwa PMP tersebut cukup besar. Namun, bagi politisi PDIP yang karib disapa Jokowi ini, yang terpenting bukan mengenai nilainya melainkan tujuan penggunaan anggaran tersebut jelas atau tidak.
"Siapa bilang itu kecil? Di sini ukurannya bukan besar atau kecilnya. Tapi digunakan untuk apa duit itu. Kalau digunakan untuk hal-hal yang produktif dan memberikan nilai tambah, ya kenapa tidak," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Nilai anggaran yang kecil pun, lanjut mantan walikota Surakarta itu, apabila tidak digunakan dengan semestinya maka akan hilang begitu saja. Misalnya PMP hanya Rp 100 miliar tetapi tidak memberikan manfaat, bisa jadi akan seperti nasi menjadi bubur.
"Lebih bagus, gede tapi dipertanggungjawabkan. Keuntungannya ke mana, jelas. Malah punya nilai tambah. Jangan nanggung-nanggung lah. Tapi sekali tetap diawasi penggunaannya untuk apa," kata Jokowi.
Salah satu tugas Jakpro dari Pemrov DKI yaitu sebagai bank tanah, yaitu menyediakan sebanyak-banyaknya lahan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah susun dari kewajiban 20 persen pengembang. PMP sebesar Rp 1 triliun itulah yang akan membantu pembiayan penyediaan lahan tersebut. (Mut)