Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli, kembali didemo pengunjuk rasa berbusana koko putih. Mereka menolak Susan karena berbeda keyakinan.
Menanggapi hal ini, PDIP meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tidak menurutinya.
"PDIP meminta agar Jokowi tidak mudah tunduk pada tekanan pihak manapun, selama keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan undang-undang," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Rabu (25/9/2013).
PDIP, lanjut dia, mendukung sepenuhnya upaya penataan birokrasi yang dilakukan Jokowi melalui proses uji kepatutan dan kelayakan. Apalagi penempatan lurah, termasuk di Lenteng Agung, dilakukan Jokowi dengan pertimbangan kompetensi, kapabilitas, dan hasil akhir dari proses uji kelayakan dan kepatutan.
"Berbagai macam bentuk tekanan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu harus dilihat sebagai politisisasi atas isu SARA. PDIP mengusulkan Jokowi untuk tetap mempertahankan lurah terpilih," sebut Tjahjo.
Indonesia, jelas dia, dibangun di atas fondasi keanekaragaman bangsa. Para pendiri bangsa dengan sangat baik meletakkan prinsip kebangsaan Indonesia. Indonesia dibangun untuk semua. Atas dasar prinsip tersebut, penyelenggaraan pemerintahan negara diletakkan atas dasar pengakuan terhadap prinsip kesetaraan warga negara.
"PDIP mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengedepankan dialog atau musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan. PDIP mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus-menerus membumikan Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan Indonesia dalam wadah NKRI," tutup Tjahjo.
Bendera Kuning
Demonstran yang berunjuk rasa di depan kantor kelurahan Lenteng Agung membawa bendera kuning sebagai simbol matinya hati nurani Pemprov DKI. Mereka menggelar aksi tanda tangan di atas kain putih sepanjang 50 meter sebagai bentuk penolakan terhadap Lurah Susan.
Namun Jokowi telah menegaskan tidak akan mencopot Lurah Susan dari jabatannya. Tuntutan demonstran dinilai tidak dapat dibenarkan. "Tidak. Kalau ada pergantian, sebabnya masalah prestasi dan kemampuan, bukan karena beda keyakinan," tegas Jokowi.
Meski demikian Jokowi tidak mempermasalahkan aksi tersebut. "Ya, nggak apa-apa. Yang ingin demo silakan. Yang penting nggak anarkis," ujar Jokowi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga angkat bicara. "Kalau cuma gara-gara agama, demo saya juga dong."
Lurah Susan berharap demonstran melihat kinerja dirinya sebagai lurah selama ini. Bukan karena faktor lain. Sedangkan aksi unjuk rasa dianggap wajar saja masyarakat menyalurkan aspirasinya.
"Saya harap, warga melihat kinerja saya selama ini. Bahkan sesungguhnya Gubernur DKI juga melakukan penilaian kinerja dengan target 6 bulan. Saya hanya berusaha melayani warga saya sebaik-baiknya. Kalau didemo yah wajar, asal tidak anarkis," ucap Susan. (Sss/Yus)
Menanggapi hal ini, PDIP meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tidak menurutinya.
"PDIP meminta agar Jokowi tidak mudah tunduk pada tekanan pihak manapun, selama keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan undang-undang," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Rabu (25/9/2013).
PDIP, lanjut dia, mendukung sepenuhnya upaya penataan birokrasi yang dilakukan Jokowi melalui proses uji kepatutan dan kelayakan. Apalagi penempatan lurah, termasuk di Lenteng Agung, dilakukan Jokowi dengan pertimbangan kompetensi, kapabilitas, dan hasil akhir dari proses uji kelayakan dan kepatutan.
"Berbagai macam bentuk tekanan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu harus dilihat sebagai politisisasi atas isu SARA. PDIP mengusulkan Jokowi untuk tetap mempertahankan lurah terpilih," sebut Tjahjo.
Indonesia, jelas dia, dibangun di atas fondasi keanekaragaman bangsa. Para pendiri bangsa dengan sangat baik meletakkan prinsip kebangsaan Indonesia. Indonesia dibangun untuk semua. Atas dasar prinsip tersebut, penyelenggaraan pemerintahan negara diletakkan atas dasar pengakuan terhadap prinsip kesetaraan warga negara.
"PDIP mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengedepankan dialog atau musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan. PDIP mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus-menerus membumikan Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan Indonesia dalam wadah NKRI," tutup Tjahjo.
Bendera Kuning
Demonstran yang berunjuk rasa di depan kantor kelurahan Lenteng Agung membawa bendera kuning sebagai simbol matinya hati nurani Pemprov DKI. Mereka menggelar aksi tanda tangan di atas kain putih sepanjang 50 meter sebagai bentuk penolakan terhadap Lurah Susan.
Namun Jokowi telah menegaskan tidak akan mencopot Lurah Susan dari jabatannya. Tuntutan demonstran dinilai tidak dapat dibenarkan. "Tidak. Kalau ada pergantian, sebabnya masalah prestasi dan kemampuan, bukan karena beda keyakinan," tegas Jokowi.
Meski demikian Jokowi tidak mempermasalahkan aksi tersebut. "Ya, nggak apa-apa. Yang ingin demo silakan. Yang penting nggak anarkis," ujar Jokowi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga angkat bicara. "Kalau cuma gara-gara agama, demo saya juga dong."
Lurah Susan berharap demonstran melihat kinerja dirinya sebagai lurah selama ini. Bukan karena faktor lain. Sedangkan aksi unjuk rasa dianggap wajar saja masyarakat menyalurkan aspirasinya.
"Saya harap, warga melihat kinerja saya selama ini. Bahkan sesungguhnya Gubernur DKI juga melakukan penilaian kinerja dengan target 6 bulan. Saya hanya berusaha melayani warga saya sebaik-baiknya. Kalau didemo yah wajar, asal tidak anarkis," ucap Susan. (Sss/Yus)