Hasto PDIP: DPT Bermasalah, Pemilu Jurdil Terancam

"DPT fundamental pemilu jurdil, tapi bermasalah. Artinya, pemilu ke depan masih jadi ancaman serius bagi pemilu jurdil luber," kata Hasto.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 26 Okt 2013, 11:34 WIB
Diterbitkan 26 Okt 2013, 11:34 WIB
kpu-dcs130618b.jpg
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) setelah mendapat masukan dari berbagai pihak DPT masih bermasalah. Tak ayal, keputusan itu pun mengundang pro dan kontra sejumlah kalangan.

Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai penundaan itu bisa menjadi sebagai bukti Pemilu 2014 terancam untuk berlangsung secara jujur dan adil.

"Muncul pertanyaan kembali karena ini krusial dalam periode transisi kepemimpinan ke depan, tapi masih jadi persoalan. DPT fundamental pemilu jurdil, tapi masih bermasalah. Artinya, pemilu ke depan masih jadi ancaman serius bagi pemilu jurdil luber," kata Hasto dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Selain itu, PDIP juga melihat ada keanehan di Pacitan, Jawa Timur, di daerah yang sering dikunjungi oleh Presiden SBY, jumlah kursi di sana berkurang 5. "Artinya jumlah penduduk berkurang, padahal SBY sering ke sana dan kasih bantuan terus, ada apa ini?" kritik Hasto.

Hasto juga melihat ada skenario pertarungan seperti yang terjadi Amerika Serikat antara Al Gore dan George Bush pada Pemilu 2000. Kemenangan Presiden Geor­ge W Bush atas Al Gore kala itu di­tentukan suara dari swing voter dari negara bagian Florida.

"Hasil pemilu nanti bisa saja tipis dan nanti solusinya bisa MK, seperti skenario Al Gore dan George Bush. Selalu ilmu-ilmu AS yang dipakai," tandas Hasto.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai perbaikan data DPT bukanlah hal yang sederhana untuk dilakukan. Karena itu pihaknya mendatangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melihat data-data temuan yang ada agar bisa disinkronkan dengan data milik KPU.

"Kalau masalah angka itu kami juga punya dan bisa bereskan, tapi persisnya di mana itu kan problemnya. Kepada parpol juga hanya bilang di daerah ini ada sekian kurangnya, tapi saat proses ini kan dimulai kabupaten/kota, tapi saat itu tak ada yang berikan masukan," terang Hadar. (Adi/Sss)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya