UMP DKI Tak Naik, Buruh Ancam Mogok Nasional

Massa buruh mengancam bila tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak juga dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mogok nasional. Mogok nasional akan dilakukan pada 31 Oktober sampai 1 November 2013.

"Kami tidak main-main. Ini bukan ancaman tapi apa yang terjadi sekarang merupakan ketidakberpihakan pemerintah pada buruh," kata Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta, Winarso di depan Balaikota, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Setelah mogok nasional, buruh berharap ada negosisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI. Sebab, dengan mogok tersebut, akan terlihat eksistensi buruh sebagai suatu kelas yang punya peran di Indonesia. "Kami akan terus berjuang, kami tidak mau mati dalam kemiskinan."

Dalam mogok nanti, beber Winarso, buruh diajak menghentikan mesin-mesin produksi di pabrik tempatnya bekerja. Saat mogok, buruh akan menuntut kenaikan upah minimum 50%, hapus outsourcing, jaminan sosial, tunda upah murah, serta kenaikan Komponen Hidup Layak (KHL) dari 60 ke 84 item.

Pada kesempatan sama, anggota Dewan Pengupahan Buruh DKI Jakarta Jazuli menilai, upah yang pantas diberikan kepada buruh Rp 2,7 juta. "Itu sudah sesuai survei yang realistis. Tapi Ahok pernah bilang kalau upah ideal itu Rp 4 juta dan Ahok harus konsisten dengan yang ia ucapkan," tandas Jazuli.

Bila tidak bertemu Jokowi-Ahok, buruh mengancam akan menginap di depan Balaikota. Sayangnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak ada di Balaikota. Jokowi sedang berada di BPK RI, sementara Ahok sedang berada di Kelapa Dua, Jawa Barat menghadiri Sertijab Kapolri baru. (Rmn/Ism)