Disindir SBY, Jokowi: Macet Jakarta Juga Urusan Pemerintah Pusat

Jokowi angkat bicara menanggapi sindiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kemacetan di Jakarta. Gubernur DKI bernama lengkap Joko Widodo itu menilai urusan menangani kemacetan di Ibukota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat.

"Itu urusan daerah dan juga urusan pusat. Harus dua-duanya, ada yang urusan pusat ada yang urusan daerah. Kemacetan tidak hanya urusan daerah," ujar Jokowi di rumah dinasm Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta, selasa, (5/10/2013).

Menurut Jokowi, antara pemerintah pusat dan daerah tidak bisa saling melempar tanggungjawab dalam mengatasi kemacetan. Pasalnya, masing-masing telah mendapatkan kewenangan masing-masing.

"Dua-duanya harus saling mengisi, saling kerjasama, sinergi, tanggungjawab pusat itu jalan-jalan besar. Kemudian otoritas transportasi itu urusan pusat. Ada beberapa trotoar urusan pusat, mobil murah juga urusan pusat," ujar Jokowi.

Jokowi mengingatkan kembali soal sinergi pusat dan daerah. Program-progam yang dijalankan bersama antara pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah pusat menjadi hal yang sangat penting.

"Jalan-jalan ada yang jadi tanggungjawab pusat dan daerah, kemudian jalan lintas wilayah nggak bisa saya koordinir. Itu kan Jabodetabek, itu urusan pusat, busway juga, itu menjadi tanggungjawab bersama," kata Jokowi.

Apakah selama ini dirinya merasa mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam upaya mengentaskan kemacetan di Jalarta? "Ya didukung lah.." ujarnya sambil tertawa.

SBY 'Lempar' ke Jokowi

Saat silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Kepresidenan Bogor, Senin 4 November kemarin, Presiden SBY menyebut gubernur, bupati, dan walikota yang patut ditanyai dan wajib menjelaskan masalah dan solusinya. Bukan hanya dengan berunjuk rasa di depan Istana.

"Kalau biang kemacetan misalnya di Jakarta, serahkan kepada Pak Joko (Jokowi). Biang kemacetan misalnya di Bandung, datanglah ke Pak Heryawan (Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar) atau Walikota Bandung," ujar Presiden SBY seperti dilansir situs presidenri.go.id.

Masalah macet ini salah satu yang dikeluhkan pengusaha karena membuat biaya tinggi. Presiden SBY mengingatkan, Indonesia sudah menganut sistem desentralisasi, otonomi daerah. Jadi, jika ada aduan mengenai kemacetan, maka para gubernur, bupati dan walikotalah yang akan merespon.

"Kalau bapak datang akan direspon, karena itu tugas gubernur, bupati dan walikota yang punya kota yang kebetulan bermasalah," Presiden menjelaskan. "Jangan unjuk rasanya bolak-balik di depan istana. Semua bertanggung jawab, pasti." Ucapan SBY ini disambut tepuk tangan riuh sekaligus tawa hadirin. (Ism)