FPI: Usir Dubes Australia dan AS dari Indonesia

Keputusan Presiden SBY untuk menghentikan sementara hubungan kerjasama militer RI dengan Australia pasca-penyadapan oleh intelijen Negeri Kanguru itu dinilai tak tegas oleh ormas Front Pembela Islam (FPI). Sementara Amerika Serikat yang juga turut andil dalam penyadapan justru tak 'disentuh'.

"Terlalu lembek itu. Mestinya usir Dubes Australia dan Dubes AS dari indonesia," kata juru bicara FPI Munarman kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Menurut Munarman, Amerika Serikat lah dalang dari skandal penyadapan yang dilakukan Australia pada 2009 lalu. Di samping itu, dia menilai, Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) Polri juga memiliki andil dalam penyadapan oleh AS ini.

"Karena Amerika Serikat biangnya. Dan yang perlu dihentikan oleh SBY adalah menghentikan operasi alat sadap Densus 88. Karena alat tersebut yang digunakan untuk intersepsi," cetus Munarman.

Intelijen AS juga disebut menerima laporan secara berkala dari Densus 88. "Secara kelembagaan Densus (88) itu juga selalu beri laporan ke AFP (Australia Federal Police) dan CIA atau FBI, makanya densus juga harus dibubarkan," pungkas Munarman.

Sebelumnya, Mabes Polri berencana mengevaluasi semua peralatan dan persenjataan yang berasal dari hibah maupun beli di Australia, khususnya peralatan yang ada di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan cyber crime Bareskrim. Karena, patut diduga data itu bisa saja tersadap, atau terekam Pemerintah Australia.

"Kami akan mengevaluasi semua peralatan. Saya kira Kepala Densus 88 dibawah Komando Kabareskrim ketika membeli atau menerima hibah alat itu sudah mengetahui kemungkinan ada penyadapan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Namun untuk memastikan itu, Ronny akan mencari informasi kepada Densus 88 dan Bareskrim Polri apakah ada kemungkinan ada data-data tersadap, terekam sehingga disalahgunakan untuk kepentingan negara lain, termasuk Australia. (Ndy/Ein)