Ribuan Bikers Turun ke Jalan Tolak Pembatasan Sepeda Motor

Kebijakan pelarangan sepeda motor masih mendapatkan penentangan, salah satunya dari RSA yang bakal menggelar aksi damai yang disebut Gampar.

oleh Arief Aszhari diperbarui 05 Sep 2017, 19:24 WIB
Diterbitkan 05 Sep 2017, 19:24 WIB
Pemprov DKI akan Tambah Larangan Sepeda Motor di Tiga Jalan Protokol
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/6). Pemprov DKI berencana akan menambah ruas jalan yang tidak boleh dilalui oleh sepeda motor di tiga ruas jalan protokol ibu kota. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menambah wilayah pelarangan sepeda motor, dan siap diuji coba 12 September 2017 mendatang. Namun, kebijakan ini masih mendapatkan penentangan, dan salah satunya dari Road Safety Association (RSA).

Rencananya, RSA bakal menggelar aksi yang disebut Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Sepeda Motor (GAMPAR), dan bakal diikuti oleh ribuan pengendara sepeda motor (bikers), Sabtu (9/9/2017).

Dalam aksi ini, ribuan bikers bakal melakukan konvoi dari Patung Panahan, Senayan, Lapangan IRTI, dan melakukan orasi di Monas.

Dijelaskan Rio Octaviano, badan kehormatan RSA, peraturan ini memang bentuk diskriminasi yang dilakukan kepada para pemotor. Meskipun, dalam UU diatur pemerintah berhak mengatur ruang gerak motor dan mobil berdasarkan ruang dan waktu.

"Tapi pertanyaannya, kalau mobil dilakukan mekanisme ganji-genap dan motor diberlakukan sepenuhnya. Secara logika sederhana, ini jelas diskriminasi. Jika berdasarkan azas kesetaraan, mobil ganjil-genap harusnya motor juga ganjil-genap," jelas Rio saat berbincang dengan Liputan6.com, melalui sambungan telepon, Selasa (5/9/2017).

Lanjut Rio, jika berbicara aksi damai tersebut, merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Pasalnya, pihaknya memang tidak serta-merta muncul, dan melakukan aksi demo karena ini sudah dilakukan sejak 2007 dan 2010 lalu.

"Kita tidak tiba-tiba muncul dan langsung demo, aksi ini sudah dilakukan saat 2007 dan 2010, saat itu bernama aliansi bikers anti diskriminasi. Saat 2007 memang tidak banyak, namun 2010 sekitar seribuan bikers dan berhasil membuat Foke (mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo), tidak jadi mengeluarkan pembatasan sepeda motor di Jalan Sudirman-Thamrin," tambah Rio.

Simak Juga Video Menarik Berikut Ini:

Tidak Diajak Bicara

Tahun Ini, Motor akan Dilarang Lewat Jalan Thamrin Sampai Bundaran Senayan
Pengandara sepeda motor melintasi Jalan Sudirman di kawasan Senayan, Jakarta. Senin (7/8). Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah, mengatakan rencana perluasan rute larangan sepeda motor akan diterapkan pada 2017. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Lalu, ketika 2014, tiba-tiba muncul Perda Nomor 5, terkait pelarangan sepeda motor di Jalan Protokol. Anehnya, ketika berbicara terkait peraturan ini sebelum disahkan, para pengguna sepeda motor ini tidak dilibatkan pembicaraan.

"Saat itu, tidak ada perwakilan dari masyarakat pengendara sepeda motor, dan hanya ada komunitas pejalan kaki dan kualitas udara, jadi saat itu pelarangan ini dilakukan dengan sepihak, tanpa melibatkan masyarakat pengguna sepeda motor," pungkasnya.

Rencananya, target bikers untuk aksi ini sekitar 5.000 motor. Namun, hingga saat ini yang sudah terdaftar sekitar 1.000 bikers.

"Kami khawatir peserta saat hari, karena poster kita juga sudah tersebar di dunia maya. Malahan, di FP kita sudah 100 ribuan orang yang berniat hadir. Nanti malam baru akan kita update lagi para peserta aksinya," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya