Jokowi Ingin Indonesia Kuasai Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan target besar untuk menguasai industri kendaraan listrik harus terwujud. Tidak hanya soal produksi mobil atau motor ramah lingkungannya saja, tapi juga komponen pendukungnya, seperti baterai yang bisa diciptakan di Tanah Air.

Dijelaskan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, reformasi struktural untuk membangun kemajuan Indonesia di masa depan harus dilakukan. Salah satu pilar kebijakannya, adalah hilirisasi industri dalam negeri.

"Kita tidak boleh hanya memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, tapi kita harus meningkatkan nilai tambah dan peluang kerja melalui pengembangan industri hilir," jelasnya saat acara Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-26 yang disiarkan di platform video secara daring, dilihat Kamis (12/8/2021).

Lanjut pria yang akrab disapa Jokowi ini, kunci dari semuanya adalah teknologi. Pasalnya, Indonesia memiliki kesempatan besar dalam membangun industri dari hulu sampai hilir.

"Sebagai contonya, pertambangan nikel. Kita punya tambang nikel, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Kita harus mengembangkan industri hilir, seperti industri lithium baterai sampai produksi mobil listriknya. Semakin banyak rantai pasok yang diproduksi dalam negeri, semakin besar pula nilai tambahnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.

Sekali lagi, Presiden menegaskan, kunci dari penguasaan industri dari hulu sampai hilir adalah teknologi, terutama yang akan digunakan di masa depan.

"Arahnya menuju green economy sudah sangat jelas. Pasar dunia mengarah ke green product, terutama yang low carbon, resources efficient, dan socially inclusive. Demikian dengan halnya digital economy, sekali lagi, kuncinya adalah teknologi," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia serius untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Bahkan, hal ini sebagai upaya untuk mendukung Perpres Nomor 55 Tahun 2019, Tentang Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) untuk Transportasi Jalan yang sudah terlebih dahulu diterbitkan.

Dijelaskan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 25 ribu unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik umum (SPKLU) hingga 2030. Hingga saat ini, tercatat sudah sebanyak 147 SPKLU dibangun, di 119 lokasi.

"Dalam dokumen Grand Strategi Energi Nasional, kendaraan listrik sendiri ditargetkan mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di tahun 2030. Sementara untuk target pembangunan SPKLU sebanyak 25.000 unit di tahun 2030," jelasnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/8/2021).

Lanjut Rida, sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, telah diterbitkan regulasi pendukung berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tentang Kesediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Permen tersebut mengatur tanggung jawab badan usaha, proses perizinan, skema listrik, tarif tenaga listrik, insentif, dan keselamatan berusaha. Pprogram ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan transisi energi bersih dan efisien, menghemat devisa serta menghemat subsidi BBM.

"Dengan meningkatkannya penggunaan kendaraan listrik dan dibarengi penyediaan energi bersih, kami menargetkan kapasitas pembangkit EBT mencapai 38 Giga Watt di tahun 2030," tegasnya.