Inggris Memutuskan untuk Menunda Larangan Penjualan Mobil Bermesin Konvensional hingga 2035

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Inggris telah menyatakan akan menunda larangan penjualan mobil bertenaga bensin dan diesel baru hingga tahun 2035. Larangan tersebut sudah diumumkan pada tahun 2020 yang awalnya akan mulai berlaku pada tahun 2030.

Langkah ini dilakukan dalam rangka menyatukan Inggris dengan peraturan Uni Eropa yang mengatakan akan melarang penjualan mobil-mobil baru yang menghasilkan emisi CO2 mulai tahun 2035. 

Meskipun seperti itu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa pemerintah Inggris masih menargetkan negara ini menjadi Net Zero pada tahun 2050, dan mencatat bahwa perubahan ini merupakan pendekatan yang lebih pragmatis, proporsional, dan realistis yang meringankan beban para pekerja.

Hal ini dinyatakan dalam pidatonya yang dilansir dari paultan, Sunak menyatakan bahwa ia berharap pada tahun 2030, sebagian besar mobil yang terjual akan menjadi mobil listrik karena penurunan biaya, peningkatan jangkauan dan infrastruktur pengisian daya yang lebih baik. 

"Orang-orang sudah memilih kendaraan listrik sedemikian rupa sehingga kami mendaftarkan kendaraan listrik baru setiap 60 detik. Tapi saya juga berpikir bahwa setidaknya untuk saat ini, seharusnya Anda sebagai konsumen yang membuat pilihan tersebut, bukan pemerintah yang memaksa Anda untuk melakukannya," ucap Sunak.

Ia juga menambahkan, Inggris juga harus mempunyai produk mobil listrik yang diproduksi oleh merek-merek mobil buatan Inggris agar para masyarakat mendapatkan subsidi untuk bisa membeli mobil tersebut.

"Karena biaya di muka masih tinggi - terutama bagi keluarga yang berjuang dengan biaya hidup. Usaha kecil khawatir tentang kepraktisannya, dan kita masih harus melangkah lebih jauh untuk mendapatkan infrastruktur pengisian daya yang benar-benar nasional. Kemudian kita perlu memperkuat industri otomotif kita sendiri, sehingga kita tidak bergantung pada impor yang sangat disubsidi dan padat karbon, dari negara-negara seperti China," tutup Sunak.