Mengaku 'Dipalak' Partai hingga Miliaran, Pasangan Ini Melapor

Liputan6.com, Jakarta - Kader Partai Keadilan, dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jisman Hutapea dan Ketua DPC Partai Gerindra Toba Samosir (Tobasa) Asmada Lubis, rencananya akan maju menjadi pasangan calon kepala daerah untuk wilayah Tobasa. Keduanya telah melakukan proses penjaringan daerah sampai ke pusat.

Namun rencana tersebut diurungkan, lantaran mereka diduga diminta mahar oleh PKPI Rp 1,6 miliar. Hal ini terjadi karena saat pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari DPC Tobasa untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Sementara di tingkat pusat, rekomendasi tersebut justru diberikan kepada orang lain, yakni Poltak Sitorus. Alasannya, Poltak sudah membiayai Kongres PKPI di Medan Rp 1,6 miliar, di mana nilai yang sama saat dimintai pengurus pusat.

"Tim (penjaringan PKPI) menyampaikan ke kami bahwa apabila sampai 26 Juni Poltak Sitorus tidak mencukupi koalisi, maka PKPI akan mencabut surat tersebut, dengan catatan kami diminta mengembalikan uang yang telah diserahkan Poltak Rp 1,6 miliar," ujar Jisman kepada Liputan6.com, Senin 3 Agustus 2015.

Jisman pun mencoba kembali ke Partai Gerindra, namun hasilnya sama. Menurut Jisman, di Gerindra dia diminta dengan angka yang lebih besar.

"Kita ke Gerindra. Kita dipanggil DPP sebesar Rp 2,5 miliar. Kita enggak setujulah soal itu," ujar dia.

Jisman pun menyebut Pilkada di Tobasa diatur oleh oknum. Karena itu dia akan melaporkan kasus dugaan ini ke Bawaslu Medan dan PTUN Medan.

"Hari ini dilaporkan ke PTUN Medan dan ini kita ke Bawaslu Tobasa juga," ungkap dia.

Bantah Tudingan Mahar

Sementara itu, Ketua Kewilayahan PKPI Nasir Nawawi membantah soal mahar itu. Dia pun menuding itu adalah ulah oknum yang mengaku dicalonkan.

"Tidak ada seperti itu. Bisa saja ada oknum yang mengaku-ngaku," ujar Nasir saat dihubungi.

Nasir menjelaskan, meminta uang seperti itu sangat tabu dilakukan partainya. Sebab calon yang diusung PKPI adalah melalui seleksi yang sesuai aturan.

"Tidak pernah. Ditabukan untuk minta. Kami memilih kader yang baik dan cocok. Itu berdasarkan seleksi yang ada, sudah memenuhi syarat. Kita fit and proper test sesuai aturan," jelas Nasir.

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dikonfirmasi, membantah hal itu. "Enggak ada mahar-maharan," kata Sufmi.

Dia pun menduga, adanya laporan tersebut dikarenakan mereka sakit hati karena tak diusung Gerindra pada Pilkada di Tobasa. "Ini perlu diwaspadai, bukan kader partai karena bisa itu (sakit hati)," ungkap dia.

Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, seleksi calon kepala daerah oleh Partai Gerindra melibatkan banyak orang. Pertimbanganya untuk kepentingan kemenangan Gerindra.

Masih kata Sufmi, bila ada yang meminta mahar, kata Sufmi, perlu dibuktikan apakah orang tersebut utusan parpol atau bukan. "Kemudian apakah ada saksi. Kalau dia ada permintaan gitu, kan bisa konfirmasi kepada pengurus DPP," pungkas Sufmi. (Rmn/Def)