Perppu Pilkada Selesai Sebelum Jokowi Pidato Kenegaraan di DPR

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan 7 daerah tak bisa ikut Pilkada serentak pada 2015. Daerah itu baru bisa melaksanakan Pilkada pada 2017, lantaran hanya memiliki calon tunggal.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, Mendagri telah menyiapkan draf Perppu untuk dibahas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya terus berkomunikasi dengan kementerian teknis yang bertanggung jawab soal Pilkada, yaitu Mendagri. Mendagri sudah menyiapkan beberapa opsi yang akan diserahkan kepada Presiden. Hari ini Mendagri akan berkoordinasi dengan Presiden, rencananya KPU juga akan dilibatkan," ujar Menteri Praktino di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menteri Praktino juga mengatakan sebenarnya draf Perppu tersebut sudah ada. Namun, pemerintah masih menunggu keputusan final dari KPU, akhirnya baru bisa bertindak.

"Kemendagri memang sudah menyiapkan opsi tersebut dan ini tidak mendadak. Sudah disiapkan sejak dulu, tapi memang masih menunggu data final dari KPU," tegas Menteri Pratikno.

Menurut dia, masalah calon tunggal harus dibahas untuk memberikan hak kepada masyarakat dalam menentukan calon pemimpin daerahnya masing-masing.

"Soal calon tunggal ini memang harus ada solusinya karena menjaga hak konstitusi masyarakat menentukan pemimpinnya. Itu yang harus dihargai," tutur dia.

Saat ditanya apakah rencana ini akan dibahas bersama DPR saat Presiden Jokowi melakukan pidato kenegaraan pada tanggal 14 Agustus nanti, Menteri Pratikno mengungkapkan hal itu akan selesai sebelum menyambangi DPR.

"Enggak sampai. Hari-hari ini akan diselesaikan. Dalam beberapa hari ke depan akan selesai," ungkap dia.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan besok para pimpinan DPR akan bertemu Presiden di Istana Bogor untuk melakukan pembicaraan. Dia pun tak menampik pembicaraan tersebut akan membahas soal Pilkada dan calon tunggal.

"Besok ada rapat konsultasi dengan Presiden di Istana Bogor. Rencananya akan membicarakan tentang pidato kenegaraan dan nota keuangan. Juga rencananya akan membahas soal Pilkada ini, " tutur Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta.

Politisi PKS ini juga menyatakan dalam pembicaraan besok, pimpinan DPRjuga akan menyampaikan soal rencana pembuatan Perppu soal calon tunggal.

"Kami akan memberitahu kepada presiden apa yang tuntas. Dimana kalau bikin Perppu jangan bikin sendiri. Jangan seperti kemarin (era SBY). Karena itu dalam beberapa minggu ini, berharap Presiden bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh kami," pungkas Fahri. (Ron/Mut)