Dana Pilkada Manado Belum Cair, Mendagri Dimintai Pertimbangan

Liputan6.com, Manado - Pelaksanaan Pilkada Kota Manado pada 17 Februari 2016 masih menimbulkan pro dan kontra. Pemkot Manado dan KPU pun kini mulai membahas terkait anggaran Pilkada.

"Selasa 2 Februari kami ajukan surat untuk berkonsultasi ke Mendagri (Tjahjo Kumolo)," kata pejabat Wali Kota Manado, Roy Roring, usai menggelar rapat dengan KPU Manado, Senin 1 Januari 2016 malam.

Roy menambahkan, konsultasi yang dilakukan ke Mendagri terkait payung hukum pergeseran penambahan anggaran dan pemanfaatan dana sisa KPU tahun 2015 sebesar Rp 2,3 miliar.

"Agar semua punya persepsi yang sama, memang sebaiknya konsultasi ini secara bersama-sama baik oleh KPU, DPRD, dan Pemkot Manado," ujar Roy.

Ketua KPU Manado Jusuf Wowor mengaku kecewa karena awalnya mengira dapat segera menggunakan dana sisa sebesar Rp 2,3 miliar. "Namun ternyata mesti dibahas lagi," kata dia.

Jusuf mengatakan, pihaknya belum bisa memulai tahapan jika dana belum ada. Ia berharap ada hasil dari konsultasi di Kemendagri. "Kita harapkan dana cepat cair," ucap Jusuf.

Sebelumnya, Jusuf Wowor mengatakan pihaknya sudah menyampaikan permintaan dana sebesar Rp 8,5 miliar ke Pemkot Manado. 

Pelaksanaan Pilkada Manado pada 17 Februari 2016 ini menimbulkan pro dan kontra. Tak hanya polemik terkait anggaran dan payung hukumnya, namun informasi yang berkembang terdapat konflik kepentingan dari partai politik yang bertarung di pesta demokrasi itu.

Golkar dan PAN berharap Pilkada Manado digelar 2017 sehingga pasangan mereka yang sudah dianulir terkait status hukum yakni Jimmy Rimba Rogi-Bobby Daud bisa berpeluang ikut serta.

Sementara PDIP diisukan sengaja mengulur waktu pelaksanaan Pilkada karena hasil survei pasangan dari partai penguasa itu yakni Hanny Joost Pajouw–Gregorius Tonny Rawung masih jauh dari peluang menang.

"Ada tarik ulur pelaksanaan Pilkada Manado. Konflik kepentingan partai-partai," ujar akademisi dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Ferry Daud Liando.

Di kubu yang mendukung Pilkada 17 Februari adalah Partai Demokrat. Sebab, sebagai incumbent, Calon Wali Kota Vicky Lumentut merasa masih menguasai jajaran birokrasi.

"Jika Pilkada secepatnya digelar, mesin birokrat masih bisa digunakan," ucap Ferry.