Risma Maju DKI 1? Ini Kata Megawati

Beredar kabar Megawati 'menjemput' Tri Rismaharini maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 02 Mei 2016, 16:00 WIB
Diterbitkan 02 Mei 2016, 16:00 WIB
risma mega
Walikota Surabaya Tri Rismaharini mendampingi Ketua Umum PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat mengunjungi eks Lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/8/2015) (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Harlah ke-93 Nahdlatul Ulama (NU) di Pasuruan, Jawa Timur. Megawati diundang dalam kapasitas sebagai Presiden ke-5 RI dan juga putri sang penggali lahirnya Pancasila 1 Juni, Bung Karno.

Megawati hadir bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan anaknya Prananda Prabowo. Saat tiba di Surabaya, Megawati dijemput Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Budi Sulistiyono, dan Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi.

Beredar kabar, kedatangan Megawati juga untuk 'menjemput' Tri Rismaharini atau Risma maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Namun saat dikonfirmasi, Megawati enggan berkomentar.

"Semua kan sudah tahu, pilkadanya masih lama. Masih 2017," ujar Megawati saat menjadi Keynote Speaker dalam Forum Grup Diskusi dengan tema Mencari Solusi Rekrutmen PNS Yang Adil Bagi Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Hotel Double Tree By Hilton, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

Usai menjawab itu, ia pun berlalu begitu saja dan pergi meninggalkan tempat acara.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan siapapun kader harus selalu siap jika sewaktu-waktu ditugaskan jadi calon Gubernur DKI Jakarta. Penugasan maju DKI 1 ini juga berlaku bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Namun, penugasan tersebut diberikan apabila PDIP tidak menemukan satupun tokoh yang mumpuni untuk melawan Ahok dalam penjaringan yang sejauh ini sudah diikuti 32 orang.

"Sebagai kader tidak bisa (menolak). Kalau partai memerintahkan, tidak ada bilang tidak bisa. Pasti harus dilaksanakan," tegas Komarudin.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya