Pilgub Banten dalam Politik Dinasti

Liputan6.com, Serang - Pilkada Banten telah di depan mata. Para calon gubernur dari parpol harus mendaftarkan diri ke KPU pada 22-23 September 2016.

Selama ini, politik di Banten dalam rengkuhan dinasti keluarga Ratu Atut Chosiyah. Walaupun, kasus korupsi mendera Ratu Atut Chosiyah dan sang adiknya, Tb Chaeri Wardhana, atas dugaan suap Rp 1 miliar kepada M Akil Mokhtar, mantan Ketua MK.

Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) DPD Banten Trio H Saputra berharap tidak ada politik dinasti lagi pada Pilkada Banten 2017. Begitu juga dengan politik uang (money politic) dalam pesta demokrasi kali ini.

"Pelaksanaan pilkada di Banten harus bersih dari praktik-praktik politik uang. Dulu siapa yang tidak kenal dengan istilah dinasti politik di Banten. Citra negatif itu harus kita benahi bersama dalam Pilgub mendatang," kata Trio, dalam pesan singkatnya, Serang, Senin 19 September 2016.

Pria yang akrab disapa Rio dan alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, Banten jangan sampai kembali terjebak dalam politik transaksional dan dinasti. Sebab, kedua hal ini dapat membuat masyarakat makin jauh dari kesejahteraan. Kemakmuran bakal dinikmati oleh segelintir orang.

"Ini penting. Semua harus bergandeng tangan untuk katakan tidak pada politik uang, karena kita ingin merubah Banten menjadi Banten yang bersih dan lebih baik lagi ke depan," tegas Rio.

Sementara itu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan tak ada istilah 'politik dinasti' dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Sistem ini tercipta karena kuatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Dinasti politik berawal dari kolusi. Dan kolusi itu tidak bisa dipisahkan dengan korupsi dan nepotisme (KKN)," kata Dahnil, di Serang, Senin.

Dia menilai sejumlah daerah yang memiliki kekuatan politik biasanya memiliki kekuatan ekonomi di satu wilayah. Sehingga kekuatan politik dan ekonomi itu memposisikan kepala daerah terpilih menjadi raja-raja kecil di daerah.

Dia menuturkan politik dinasti Provinsi Banten dibangun dengan kekuasaan politik dan ekonomi keluarga besar yang dimulai oleh orangtua Ratu Atut Choisiyah.

Pada perjalanannya, Ratu Atut Choisiyah yang akrab dengan sebutan Atut berhasil menyusupkan beberapa keluarga dan kerabatnya untuk menguasai daerah-daerah di kabupaten dan kota di provinsi itu. Juga di posisi strategis lainnya di partai politik tingkat daerah.

"Dan tanpa disadari dinasti politik yang diawali dari kolusi itu faktanya telah mengungkap maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh keluarga Atut " ujar Dahnil.