Ahok: Kontrak Politik dengan PDIP Bukan Mahar

Ahok menyebut kontrak politik itu berisi 10 Dasa Prasetya PDIP.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 21 Sep 2016, 10:14 WIB
Diterbitkan 21 Sep 2016, 10:14 WIB
20160920- Senyum Ahok Saat Resmi Diusung PDIP -Jakarta- Herman Zakharia
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menandatangani kontrak politik dengan PDIP, Jakarta, Selasa (20/9). PDIP resmi mengusung Ahok dan Djarot pada Pilgub DKI 2017. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan jika dirinya sejak dulu sudah menandatangani kontrak politik dengan PDIP.

Ahok menyebut kontrak politik itu berisi 10 Dasa Prasetya PDIP.

"Dari dulu udah jalanin (kontrak politik). Kontrak politik sama dengan Pak Jokowi dulu. Prinsipnya mesti menjalankan, kita taat Pancasila, standar 10 itu," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/8/2016).

Ahok membantah kontrak itu adalah mahar politik. Menurut dia, kontrak politik cenderung berisi harapan PDIP pada Ahok-Djarot sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Bukan mahar. Saya kira semua partai mencalonkan orang ada harapan. Kalau Bu Mega kan jelas, di dalam konsep Bung Karno kan dia ingin Pancasila benar-benar dijalankan," ujar Ahok.

"Makanya dia marah, saya lihat salahlah kalau orang usul ke Bu Mega jangan pilih Ahok karena Ahok minoritas, bahaya SARA, tambah ngamuk dia, tambah marah," ujar Ahok.

Selain itu, menurut Ahok, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak terlalu mempermasalahkan hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan Ahok naik turun.

"Dibilang survei turun, Bu Mega kan orang perjuangan dia ketawa aja. Memangnya dulu surveinya bagus Jokowi-Ahok lawan Foke (Fauzi Bowo)? Enggak. Bagi Bu Mega itu, kenapa dia mau ngajuin kami dulu, tingkat kepuasan warga DKI kepada Foke rendah," ujar Ahok.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya