PDIP Berharap Pasangan Doamu Menangkan Pilkada Papua Barat

Liputan6.com, Jakarta Pemilihan kepala daerah atau Pilkada menjadikan rakyat hakim dalam memilih calon pemimpin dan pelayan terbaik bagi rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan (PDIP) mengimbau kepada seluruh elemen pasangan calon yang diusung, agar turun ke bawah.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat pengarahan rapat konsolidasi pemenangan Pilkada Papua Barat di Sorong.

"Sehingga 15 Februari mendatang paslon yang diusung, baik di pilkada gubernur dan bupati bisa dimenangkan. Strategi terbaik memenangkan pilkada menurut PDIP melalui gotong-royong," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis 26 Januari 2017.

"Rapat konsolidasi ini agar semua elemen bergotong royong menjalankan perintah partai, bahwa menjalankan pemerintahan itu untuk wujudkan cita-cita Proklamasi, yakni kemakmuran bagi seluruh rakayt Indonesia," kata dia melanjutkan.

PDIP mengusung pasangan calon Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani, atau yang akrab disebut Doamu. Pasangan calon ini mendapat nomor urut satu di Pilkada Papua Barat.

Hasto menjelaskan, Pilkada Papua Barat sama pentingnya dengan seluruh pilkada yang akan digelar serentak di seluruh daerah. Pilkada juga diyakini sebagai momentum untuk memperkuat upaya menyejahterakan rakyat.

"Semua pilkada sama pentingnya untuk Indonesia Raya," ucap dia.

Hasto memaparkan, dari sisi perspektif sejarah, Papau dan Papua Barat penting bagi PDIP. "Saat Kongres partai 1993 di Sukolilo, di mana partai dan Ibu Megawati Soekarnoputri menghadapi tekanan dan ancaman. Namun, putra-putri dari Papua melindungi Megawati," dia mengenang.

Sejak menjabat, kata Hasto, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berulang kali ke Papua dan Papua Barat. Kedatangan di Bumi Papua untuk membuktikan gagasan besar Bung Karno, demi kejayaan di Tanah Papua. Bahkan, menjadikan Papua titik nol baru pembangunan yang selama ini tertinggal.

Karena itu, Hasto berharap, PDIP dapat memenangkan pasangan calon yang diusung, mengingat Papua Barat merupakan provinsi baru yang membutuhkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya, dalam rangka mendukung kemajuan Papua Barat.