Kapolri: Ketahuan Intimidasi saat Pilkada DKI 2017, Kita Tangkap

Liputan6.com, Jakarta Jelang pemungutan suara Pilkada DKI 2017 putaran kedua, kekhawatiran dari masyarakat muncul. Kekhawatiran itu tak lain adanya intimidasi saat pemungutan suara pada 19 April mendatang.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tidak perlu ada pengerahan massa ke Jakarta hanya untuk mengawasi jalannya Pilkada DKI 2017. Sebab, semua perangkat Pilkada mulai KPU, Bawaslu, saksi, pengamat independen, dan warga Jakarta ikut mengawasi.

Tito tidak akan main-main bila ada pihak mengintimidasi saat pencoblosan berlangsung. Polisi tidak akan ragu menggunakan hak diskresi untuk menangkapnya.

"Polri sekali lagi dengan diskresinya dapat melakukan penegakan hukum, bahkan dalam bahasa yang lebih tegas kita dapat amankan yang bersangkutan, paling tidak 24 jam," ujar Tito di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Tito menjelaskan potensi intimidasi dari massa di luar warga Jakarta memang sudah diantisipasi. Para Kapolda wilayah sekitar Jakarta sudah mengeluarkan maklumat, untuk melarang adanya pengerahan massa untuk kepentingan politik. Maklumat ini tidak hanya berlaku bagi peserta Tamasya Al Maidah.

"Apalagi kalau sampai ada yang melakukan kekerasan pidana, bawa senjata tajam, intimidasi. Itu semua ada pidananya, kita bisa melakukan tindakan hukum ke mereka," dia menegaskan.

Jenderal bintang empat itu memastikan kekuatan pengamanan Pilkada DKI 2017cukup untuk memastikan jalannya Pilkada aman. Sedikitnya ada 65 ribu personel yang disiagakan.

Sebanyak 20 ribu dari kepolisian, 15 ribu dari TNI dan Linmas yang direkrut Pemerintah Daerah dan Kemendagri. Belum termasuk peran aktif masyarakat yang ikut mengawasi.

"Kita harapkan dengan kekuatan sebesar ini, lebih besar dari pengamanan sebelumnya insyaallah Jakarta akan aman dan kita menjamin masyarakat Jakarta untuk bebas. Sekali lagi memilih menurut pilihan masing-masing-masing," Kapolri mengimbau.