Dukung Paslon Lain, Ketua Partai Hanura Sumsel Tak Takut Sanksi

Liputan6.com, Palembang - Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumatera Selatan (Sumsel) Mularis Djahri, turut serta dalam deklarasi pasangan calon (paslon) Pilkada Sumsel, Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramandha Kiemas.

Pasangan calon (paslon) ini memantapkan diri maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumsel 2018-2023. Paslon mendapat dukungan dari tiga parpol pengusung, yaitu PDI-Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), untuk merebut kemenangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel.

Dodi Reza merupakan anak Gubernur Sumsel Alex Noerdin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumsel. Presiden SFC ini juga tercatat sebagai salah satu kader Partai Golkar dan baru menjabat Bupati Musi Banyuasin (Muba) selama enam bulan terakhir.

Kehadiran Mularis Djahri tentunya bertentangan dengan keputusan partainya, yang memilih mendukung paslon Pilkada Sumsel, yaitu Herman Deru-Mawardi Yahya.

Di sela pendaftarannya sebagai calon Wali Kota (Wako) Palembang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, Rabu (10/1/2018) malam, Mularis membeberkan alasannya menjadi pendukung anak Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut.

"Saya diusung oleh Partai Golkar lebih dulu di Pilwalkot Palembang. Secara etika politik, harus dan wajib mendukung dan memenangkan Dodi-Giri," ujarnya kepada Liputan6.com.

Ada enam kursi yang didapatkan Mularis dari dukungan Partai Golkar, dan jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dua parpol pengusungnya. Partai Golkar juga menjadi parpol pengusung pertama yang berpihak ke Mularis-Saidina.

Sebelum nama Herman Deru-Mawardi Yahya diusung Partai Hanura, Mularis sudah mengusulkan nama Dodi-Giri ke pusat. Namun hasilnya berbeda dari nama paslon yang direkomendasikan DPP maju di Pilkada Sumsel.

Dirinya mengakui, dukungan terhadap Dodi-Giri bertentangan dengan keputusan DPP Partai Hanura. Calon Wali Kota (Wako) Palembang ini juga sudah siap jika akan mendapatkan sanksi dari partai.

"Harusnya DPP memberi sanksi tegas kepada saya, kalau DPP benar. Kalau DPP salah, siapa yang akan memberi sanksi?" ujarnya.

Pasangan Saidina Ali dalam Pilwalkot Palembang ini juga sudah siap dan akan menjalani sanksi yang mungkin akan diberikan kepadanya. Namun Mularis berharap, keputusannya ini harus menelusuri lebih dulu duduk persoalannya.

"Bukannya siap (mendapatkan sanksi) tapi kita akan jalani. Konsekuensi apa? siapa yang salah? Jika yang memberi sanksi tapi dia yang salah, bagaimana coba?" katanya.

Kendati mengakui tak sejalan dengan Partai Hanura, Mularis masih diusung oleh Partai Hanura saat pencalonan ke KPU Palembang. Ia juga akan menindak tegas para kader Partai Hanura di Sumsel, yang memberi dukungan kepada Herman Deru-Mawardi Yahya.

Salah satu sanksi yang akan dilakukannya yaitu menunda jenjang karir para kadernya.

“Sekarang saya lagi hitung (kader yang mendukung Herman Deru-Mawardi Yahya). Kalau ada anggota dewan, “ungkapnya.

“Mungkin akan saya tunda pencalonan legislatif (caleg)-nya. Jika baru maju caleg, pasti saya tahan. Dia tidak loyalitas, partai itu yang dilihat loyalitas tidaknya,” ujar Mularis.

Dalam pencalonannya sebagai peserta Pilwalkot Palembang, Mularis-Saidina diusung tiga partai, yaitu Partai Hanura, Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun saat deklarasi paslon rivalnya Harnojoyo dan Fitrianti Agustinda, ada puluhan kader PPP yang hadir dan mengibarkan bendera partai berlambang Ka’bah.

Mularis pun menanggapi aksi kader partai yang membelot dari keputusan partai pengusungnya dengan santai.

“Tidak apa-apa (ada kader yang membelot), biasa saja itu,” katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini :