Jika Terbukti Melanggar, Asyik Terancam Tak Ikut Debat Ketiga Pilkada Jabar 2018

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu terancam absen debat ketiga jika terbukti melanggar tata tertib KPU saat debat kedua di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

oleh Devira PrastiwiLiputan6.com diperbarui 17 Mei 2018, 16:22 WIB
Diterbitkan 17 Mei 2018, 16:22 WIB
Usungan PKS, Gerindra dan PAN di 5 Provinsi
Bakal cagub dan cawagub Jawa Barat, Mayjen (Purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (27/12). Partai Gerindra, PKS dan PAN sepakat mengusung Sudrajat dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jawa Barat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Bandung - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) terancam absen pada debat publik ketiga Pilkada Jabar 2018.

Hal ini akan terjadi apabila pasangan Asyik terbukti telah melanggar tata tertib Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat debat kedua di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

"Sanksinya bisa berupa teguran, teguran tertulis, hingga tidak diperbolehkan ikut debat pada debat terakhir. Nanti kita lihat dari Bawaslu bobot pelanggaran administrasinya seperti apa," ujar Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat di Bandung, seperti dilansir Antara, Kamis (17/5/2018).

Sebelumnya, Bawaslu telah memanggil KPU untuk meminta penjelasan secara rinci mengenai kisruh yang terjadi pada debat kedua di Universitas Indonesia.

Dari hasil pertemuan tersebut, Bawaslu menyimpulkan bahwa Sudrajat-Syaikhu telah melanggar tata tertib pelaksanaan debat publik karena membawa atribut di luar yang ditetapkan KPU.

Bawaslu pun telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU yang nantinya bisa dijadikan sebagai dasar penetapan sanksi pasangan Sudrajat-Syaikhu.

Menurut Yayat, KPU akan mengkaji surat rekomendasi dari Bawaslu paling lambat hingga tujuh hari ke depan. Setelah itu, kata dia, KPU baru memutuskan apakah sanksi yang akan dijatuhkan kepada Sudrajat-Syaikhu.

"Lebih cepat lebih baik, tapi paling lambat tujuh hari," kata Yayat.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Akui Kecolongan

Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Sudrajat. (Tim Media Asyik/Huyogo Simbolon)
Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Sudrajat. (Tim Media Asyik/Huyogo Simbolon)

Yayat mengaku, KPU kecolongan atas kasus pernyataan dan kaos soal pergantian presiden yang dilontarkan Sudrajat-Ahmad Syaikhu sehingga terjadi kisruh antarpendukung paslon.

Yayat yang saat itu berada tidak jauh dari paslon tidak mengetahui bahwa Syaikhu membawa kaos yang menyinggung soal pergantian presiden. Bahkan ia juga meyakini, paslon lain yang jaraknya saling berdekatan pun tidak menyadari hal tersebut.

"Dari segi aturan, para paslon diperbolehkan membawa atau memakai alat peraga kampanye dengan kategori bahan halus, seperti kaos," kata dia.

Namun menurutnya, kaos yang dibawa pasangan Sudrajat-Syaikhu telah melanggar tata tertib, pasalnya yang diperbolehkan hanya berkaitan dengan Pilkada Jabar bukan konteks lain.

"Paslon boleh membawa atribut paslon dengan bahan halus. Kalau pun itu atribut calon, kalau keras seperti botol atau papan, dilarang. Saya jelaskan atribut yang dibawa bukan atribut paslon tapi atribut lain, tidak sesuai dengan tata tertib," paparnya.

Berkaca dari insiden tersebut, Yayat menyebut KPU Jabar menyiapkan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang pada debat ketiga.

"KPU akan melakukan rapat koordinasi kembali dengan seluruh tim pemenangan pasangan calon," jelas Yayat.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya