Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Istana: Yang Hentikan Deklarasi 2019 Ganti Presiden Bukan Polri dan BIN

Pramono Anung mengatakan apabila deklarasi 2019 ganti presiden masih tetap berlanjut, dikhawatirkan bakal terjadi gesekan antarmasyarakat.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 29 Agu 2018, 14:45 WIB

Diterbitkan 29 Agu 2018, 14:45 WIB

Seskab Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi mengizinkan sejumlah menteri maju sebagai caleg di Pileg 2019. (Liputan6.com/ Hanz Jimenez Salim)

Seskab Pramono Anung. (Liputan6.com/ Hanz Jimenez Salim)

Liputan6.com, Jakarta Deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah berjalan tak mulus. Acara tersebut bahkan ada yang dibatalkan lantaran dianggap dapat memicu kericuhan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebut bahwa penghentian deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah terjadi untuk mencegah terjadinya kericuhan.

"Yang menghentikan bukan Polri, bukan BIN (Badan Intelijen Negara). Yang menghentikan kan karena ada kericuhan masyarakat," kata Pramono di kantornya, gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Pramono mengatakan, apabila deklarasi tersebut masih tetap berlanjut, dikhawatirkan bakal terjadi gesekan antarmasyarakat. Nantinya, kata dia, ini berakibat pada kondisi keamanan di berbagai daerah.

Apalagi, ucap Pramono, saat ini di Indonesia sedang berlangsung ajang internasional, Asian Games.

"Sebab kalau itu dibiarkan, benturannya akan terjadi. Apalagi kita lagi jadi tuan rumah Asian Games," ucap Pramono Anung.

Sebaiknya, menurut Pram, deklarasi #2019GantiPresiden dilakukan ketika masa kampanye berlangsung, yaitu 23 September 2018.

"Menurut saya, langkah yang paling baik kita sabar, 20 September penetapan, 23 September mau kampanye, tiap hari monggo-momggo saja selama delapan bulan," tandas Pram.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.