Soal Iklan Jokowi di Bioskop, OSO: Salahnya di Mana?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menilai tak ada yang salah dengan pemerintahan Jokowi mempromosikan keberhasilan kinerjanya pada iklan bioskop. Sebab, promosi itu bukan datang dari Jokowi secara pribadi melainkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Menurut dia, Kemkominfo memiliki tugas untuk mempromosikan program yang sudah maupun yang belum dilakukan pemerintah. Untuk itu, dia mempertanyakan pangkal masalah dari iklan tersebut. 

"Salahnya di mana? Orang itu bukan Pak Jokowi kok yang mau. Itu kan promosi dari departemen yang berkaitan. Kalau yang menganggap itu banyak. Kalau lawan politik pasti banyak yang menganggap," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

OSO membantah jika iklan itu termasuk kategori kampanye. "Itu adalah fakta bahwa saudara mengerjakan ABC dan itu udah selesai. Dan itu perlu dinilai rakyat, bukan rakyat menilai untuk kampanye. Bukan," ucap OSO.

Iklan di bioskop milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi polemik di tengah masyarakat. Dalam iklan itu ditampilkan pembangunan sejumlah bendungan diikuti testimoni seorang petani. Video ditutup dengan kutipan dari Jokowi dan tagar #menujuIndonesiamaju.

Iklan [Jokowi](#menujuIndonesiamaju "") itu menuai kritikan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia meminta iklan tersebut tidak diputar di bioskop.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi polemik iklan program kerja pemerintah di bioskop. Belakangan, bioskop menayangkan iklan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani. Iklan ditutup dengan kutipan dari Jokowi dan tagar #menujuIndonesiamaju.

Jokowi menegaskan, iklan tersebut bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat soal hasil kerja pemerintah.

"Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mana yang sudah (pemerintah kerjakan), mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya ya," tegas Jokowi usai membuka Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Auditorium The Forest Resort, Pamoyanan, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9/2018).

Jokowi mengingatkan, iklan program kerja pemerintah di bioskop sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Di mana, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah berkewajiban menyampaikan kepada publik tentang hasil kerja pemerintah.

"Itu amanat undang-undang bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai harus terus diinfokan agar mereka (masyarakat) ikuti," jelas Jokowi.

Reporter: Sania Mashabi