Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden Ma'ruf Amin, mengaku heran dituduh mengiming-imingi rakyat soal tanah. Padahal, Ma'ruf merasa hanya mensosialisasikan ulang program redistribusi lahan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Saat saya mengatakan redistribusi aset, saya malah dituduh ini bagi-bagaikan tanah negara," ucap Ma'ruf di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.
Menurut dia, konsep program redistribusi lahan akan memperkuat perekonomian umat. Dengan program itu, rakyat bisa memiliki aset lahan yang dulunya hanya bisa dinikmati kalangan elite saja.
Advertisement
"Kalau umatnya kuat, bisa kuat. Kalau umatnya lemah, bangsa ini lemah. Sebabnya kemudian lahir konsep-konsep antara lain redistribusi aset. Supaya masyarakat memperoleh akses lahan yang selama ini hanya dikuasai segelintir elite dan bisa didistribusikan," ungkap Ma'ruf.
Jika terpilih, Ma'ruf Amin bertekad mengedepankan ekonomi berkeadilan dalam 5 tahun mendatang. Sebagaimana tertuang dalam sila ke lima dalam Pancasila.
"Menghilangkan kesenjangan-kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antar daerah, antar produk nasional dengan produk global," kata Ma'ruf.
Selain itu, Ketua Majelis Ulama (MUI) ini, dia bakal memaksimalkan capaian program dari Presiden Jokowi.
"Karena hasil yang dilakukan Pak Jokowi kita jadikan miles stone untuk kita melompat agar hasilnya lebih besar, sebesar hasil sudah ada. Menambah yang sudah ada, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap hal yang harus disempurnakan," jelas Ma'ruf.
Di bidang ekonomi misalnya. Ma'ruf Amin telah memiliki gagasan soal ekonomi syariah. Konsep itu dianggap jadi dorongan terhadap penguatan ekonomi nasional. Sebab, ekonomi syariah itu pemberdayaan ekonomi umat.
"Antara pemberdayaan ekonomi umat dan ekonomi syariah itu saling menopang," tutur Ma'ruf.
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Nilai Tambah
Dengan konsep itu, mantan Rais Aam PBNU ini meyakini bakal meningkatkan daya saing. Selain memberikan nilai tambah, juga bisa menciptakan kualitas produk yang lebih baik
"Dan kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi produk yang sudah bisa (jadi). Di sini kehadiran Pemerintah, harus hadir dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan nilai tambah itu," kata Ma'ruf.
Di bidang sumber daya manusia, lanjutnya, pemerintah ke depan akan memberikan pendidikan vokasi ke seluruh elemen masyarakat.
"Kita memberikan kompetensinya melalui pendidikan, kompetisi melalui vokasi di berbagai lembaga, masyarakat, pesantren. Kemudian membangun fighting spirit daripada bangsa ini, agar mampu bersaing dengan yang lain," pungkasnya.
Advertisement