Jokowi: Ada Aparat Hukum dari Parpol yang Bagus Seperti Baharuddin Lopa

Liputan6.com, Jakarta - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mempertanyakan kepada capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi mengenai penunjukan pejabat yang terafiliasi dengan partai politik. Selain itu, Sandi mempersoalkan mengenai aturan hukum yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan UKM sulit berkembang.

Jokowi pun menjawab akan melakukan revisi UU yang menghambat berkembangnya UKM dan akan merevisi undang-undang yang tidak pro investasi.

"Kita juga akan memperbaiki aparat aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberi perlindungan kepada rakyat kita. Karena menurut saya hukum adalah bagaiman hukum melindungi rakyatnya, memberi kepastian investasi dunia usaha, dan hukum juga tidak tebang pilih dan bisa memberikan rasa tenteram, nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi.

Ma'ruf Amin menambahkan, progam ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total. Salah satunya penataan regulasi tumpang tindih dan membuat aturan yang berkualitas menguntungkan rakyat dan memudahkan peluang investasi dan memudahkan investasi.

Prabowo yang mengingatkan kembali ke Jokowi. Bahwa yang dimasalahkan adalah adanya kesan penegakan hukum keadilan hanya untuk untuk orang kuat dan jabatan penting diserahkan kepada kader yang aktif dari parpol bukan yang netral.

Jokowi mengatakan, tidak boleh ada diskriminasi dalam jabatan. Jabatan bisa diserahkan kepada orang partai atau profesional selama perekrutannya berjalan profesional.

"Banyak aparat hukum dari partai, dan mereka memimpin baik. Seperti Baharuddin Lopa Jaksa Agung dari PPP. Kenapa harus dibedakan, saya kira sama saja buat saya yang penting proses rekruitmennya," kata Jokowi. 

Saksikan video pilihan di bawah ini: