BPN Klaim Prabowo Sering Sulit Dapat Tempat dan Izin Kampanye Terbuka di Daerah

Muzani mengatakan, hal ini membuat pihaknya kurang percaya terhadap penyelenggara pemilu.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Apr 2019, 15:06 WIB
Diterbitkan 02 Apr 2019, 15:06 WIB
Tim Pemenangan Prabowo-Sandi laporkan jumlah DPT bermasalah ke KPU
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso memberi keterangan usai melakukan pertemuan tertutup dengan komisioner KPU, Jakarta, Rabu (17/10). (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani mengaku selama ini capres sokongannya, Prabowo Subianto sering mendapati masalah perizinan saat kampanye terbuka di beberapa tempat. Bahkan saat sudah mendapatkan izin, kampanye dibatalkan.

"Pak Prabowo itu mau kampanye di beberapa tempat enggak mendapatkan tempat. Di Tegal, sebagai contoh ya, mau kampanye di tempat lapangan yang cukup luas, bagus, katanya lapangan itu sudah dibooking. Di Slawi, Kabupaten Tegal, sudah di-booking. Nyatanya kemarin Pak Prabowo ke Tegal laporan itu enggak diapa-apain. Dibangun kagak, dipakai untuk sepakbola juga kagak. Kosong," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019)

"Kemudian dipindahin ke namanya lapangan Trasa di Slawi lagi. Izinnya sudah keluar. Tahu-tahu dicabut izin itu oleh pemerintah daerah," sambungnya.

Muzani mengatakan, hal ini membuat BPNkurang percaya terhadap penyelenggara pemilu. Padahal seharusnya KPU bisa menjadi tombak keberhasilan demokrasi.

"Pertanyaannya, kalau udah begitu, terus kemudian ada kecurigaan berlebih, gimana? Kira-kira seperti itu yang terjadi. Jadi begitu terus, di beberapa tempat selalu begitu terus," ungkapnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Potensi Kecurangan

Tim Pemenangan Prabowo-Sandi laporkan jumlah DPT bermasalah ke KPU
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandi memberi keterangan usai pertemuan dengan komisioner KPU, Jakarta, Rabu (17/10). (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sedangkan terkait ucapan Amien Rais yang menyebut jika ada kecurangan pemilu berarti Pilpres bohongan, Muzani menilai memang sudah banyak pontesi kecurangan. Salah satunya melalui pencabutan izin kampanye Prabowo di beberapa tempat.

Padahal, sebagai penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa menjaga kepercayaan dan mengatasi masalah pemilu.

"Saya kira KPU kan menjadi penanggung jawab dari penyelenggaraan pemilu, sehingga kepercayaan rakyat sepenuhnya tertuju pada KPU," ucapnya.

 

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya