Hidayat Nur Wahid: Audit APBN Bisa Dilakukan Tanpa Membedakan Rezim

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid menilai belum perlu mengaudit APBN pemerintahan Presiden Joko Widodo jika paslon 02 Prabowo-Sandiaga menang Pemilu 2019. Sebab, dia menilai audit bisa dilakukan direzim pemerintahan manapun, tak hanya untuk pemerintahan Jokowi.

"Kalau saya disebut bagian dari BPN maka BPN tidak pernah mempunyai pemikiran begitu (mengaudit APBN Jokowi)," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Menurut dia, Indonesia sudah memiliki instrumen hukum untuk memproses jika ada pelanggaran atau penyelewengan APBN. Instrumen hukum itu bisa melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dengan permasalahan penyalahgunaan anggaran misalnya, KPK bisa masuk. Tanpa harus dikaitkan ini Prabowo menang atau kalah. Tanpa dikaitkan ini adalah rezimnya Pak Jokowi," ungkap Hidayat.

Karena itu, politikus PKS ini berharap lembaga penegak hukum bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencegah dan memproses penyelewengan hukum. Serta melakukan audit di setiap rezim.

"Bahkan juga terhadap rezim Pak Prabowo nanti pun juga harus diawasi jangan kemudian nanti rezim Pak Prabowo menang kemudian engga ada audit, enggak juga. Hukum berlaku pada siapa pun tanpa membedakan Anda direzim manapun," papar Hidayat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Salah satu caranya, melakukan audit investigasi terhadap tata kelola APBN rezim Joko Widodo (Jokowi). Tentu saja hal itu akan dilakukan apabila pasangan Prabowo-Sandiaga menang pada 17 April nanti.

Anggota BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, Handi R Idris menegaskan, demi terciptanya tata kelola yang bersih, pihaknya akan memperkuat lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP.

Politikus PKS itu juga menekankan, Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan mencurigakan dari BPK. Termasuk, temuan BPK terhadap tata kelola keuangan negara saat kepemimpinan Jokowi.

"Kami akan menindaklanjuti setiap temuan BPK/BPKP tersebut, termasuk selama pemerintahan sebelumnya," tambah Handi.