Naikkan Rasio Pajak, Prabowo Terkenang Orde Baru

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto, mengatakan rasio pajak Indonesia pernah tertinggi sebanyak 16 persen pada tahun 1997. Yakni era pemerintahan Presiden Soeharto.

"Dalam tahun 97 waktu orde baru, Indonesia sempat tax rationya sempat 16 persen. Sekarang merosot menjadi 10 persen. Berarti kita kehilangan 60 miliar dolar (dolar Amerika Serikat)," ucap Prabowo dalam arena debat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Karena itu, masih kata dia, yang akan dilakukan olehnya dan Sandiaga Uno jika terpilih nanti, yakni melakukan apa yang telah dilakukan Malaysia dan Thailand.

"Malaysia dan Thailand, tax ratio-nya sudah 19 persen. Dan mereka melaksanakan program, pakai information technology, dengan menggunakan komputerisasi. Sehingga semua transparan dan bisa naik 19 persen. Saya yakin dengan program informatika, penggunaan teknologi, transparasi, kita belajar dengan yang lain, kita bisa naik," jelas Prabowo.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Sandiaga Uno, menegaskan, untuk meningkatkan rasio pajak, akan memisahkan Badan Penerimaan Negara (BPN) dari Kementerian Keuangan.

"Kami akan memisahkan Badan Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan, langsung lapor ke Presiden untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan memastikan tax ratio meningkat," tegas Sandiaga.

Masih kata dia, untuk meningkatkan investasi dengan memanfaatkan penerimaan zakat dan wakaf, pihaknya akan mengedepankan teknologi.

"Untuk zakat, kami dulu di Jakarta memulai dengan program mall sadar zakat. Kita harus jemput bola dan gunakan teknologi digital," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Debat kelima Pilpres 2019 akan mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri. Debat pamungkas yang menghadirkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dihelat di Hotel Sultan, Jakarta.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, akan ada doa bersama usai perhelatan Debat Kelima Pilpres 2019. Hal itu dilakukan sebagai penutup rangkaian kampanye sekaligus menandai masa tenang sebelum hari pencoblosan pada 17 April.

Nantinya, doa bersama usai Debat Kelima Pilpres 2019 ini dipimpin oleh tokoh ulama muslim, diikuti para tokoh agama lain. Momen itu diharapkan menjadi pesan moral sekaligus kontemplasi atau perenungan bagi seluruh masyarakat bahwa masa kampanye telah berakhir dan saatnya memantapkan pilihan.