Kubu Prabowo Tuding Ada Ribuan Salah Input Real Count, KPU: Mana Datanya?

BPN Prabowo-Sandiaga mengaku menemukan 9.440 kesalahan input atau 6 persen dari data apikasi Situng KPU atau real count.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 30 Apr 2019, 16:43 WIB
Diterbitkan 30 Apr 2019, 16:43 WIB
KPU Perkenalkan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu 2019
Komisioner KPU, Ilham Saputra menunjukkan cara kerja sistem informasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/3). KPU mulai melakukan uji coba sistem ini. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengaku menemukan 9.440 kesalahan input atau 6 persen dari data apikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU atau real count. Temuan itu diperoleh BPN dari hasil verifikasi manual di Web Situng KPU pada 27-29 April 2019.

Tim BPN meneliti 172.174 PS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke Web Situng KPU (42 %).

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Ilham Saputra meminta BPN melaporkan secara resmi kesalahan entri tersebut. Dengan dilaporkan resmi, maka KPU bisa mengecek data dan mengoreksinya.

"Lapor ke kita, mana datanya?" kata Ilham di Kantor Bawaslu RI, Selasa (30/4/2019).

Ilham menegaskan, saat ini kesalahan input yang ditemukan KPU sebanyak 140, bukan ribuan seperti yang dikatakan tim relawan BPN Prabowo-Sandiaga. "Baru 140-an. Nanti saya kasih datanya. Enggak (sampai ribuan)," ungkap Ilham.

Ia justru menantang agar data ribuan kesalahan input data yang disebut BPN dapat dibuka dan dilaporkan. "Mana kalau ada datanya? Mana? Ya mana datanya? Ayo laporkan saja ke kita, kita cocokan."

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Diperbaiki di Rapat Pleno

Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi
Ketua KPU RI, Arief Budiman (kanan) bersama Ilham Saputra merilis 32 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi, Jakarta, Selasa (19/2). Hingga kini, tercatat 81 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilu 2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, apabila ada kesalahan dalam C1, hal itu dapat diperbaiki di rapat pleno tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Kemudian, apabila ada perbedaan antara C1 dan input data Situng, perbaikan dapat dilakukan dengan adanya laporan resmi, selanjutnya akan ada koreksi.

Kedua hal tersebut, lanjut Arief, dijelaskan dalam keterangan disclaimer di web Situng KPU.

"Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka," jelas Arief.

Sebelumnya, Koordinator Relawan IT BPK Mustofa Nahrawardaya mengungkap kesalahan pada Situng itu konsisten dalam tiga hari terakhir dan tidak ada perbaikan. Kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Di Jabar ditemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS (8 persen), Jateng 706 TPS (7,4 %), Jatim 385 (4 %). Total kesalahannya mencapai 19,4 persen.

"Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan Paslon 01, dan merugikan Paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan," kata Mustofa.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya