KPU Bangka Barat Usul Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Rp 960 Juta

Liputan6.com, Mentok - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengusulkan tambahan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 960.194.000. Anggaran tambahan ini untuk membeli alat pelindung diri (APD) dan barang lain guna pencegahan penyebaran virus Corona saat penyelenggaran pilkada.

"Biaya tambahan tersebut untuk belanja berbagai keperluan barang untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 selama persiapan, pelaksanaan pemungutan suara hingga pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara," kata Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Harpandi di Mentok, seperti dilansir Antara, Kamis 11 Juni 2020.

Menurut dia, wabah Covid-19 yang masing berlangsung perlu disikapi dengan bijaksana oleh seluruh penyelenggara, pengawas, petugas keamanan, seluruh instansi terkait dan masyarakat agar bisa bersama-sama meminimalkan penularan dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona selama Pilkada 2020.

Oleh karena itu, para petugas di lapangan, baik yang bertugas pada saat persiapan, pelaksanaan pemungutan suara dan pascapenghitungan Pilkada 2020 wajib dilindungi kesehatannya.

"Karena wabah ini, kami terpaksa menambah anggaran untuk belanja berbagai kebutuhan untuk perlindungan kesehatan para petugas dan masyarakat, antara lain, sabun, masker, cairan pembersih tangan, disinfektan, alat penyemprot, alat ukur suhu badan dan tempat cuci tangan yang akan ditempatkan di seluruh tempat pemungutan suara," ujar Harpandi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Harpandi mengatakan, dengan adanya kebutuhan tambahan tersebut, pihaknya memerlukan biaya tambahan sebanyak Rp 960.194.000. Penentuan angka itupun telah melewati perhitungan secara rinci.

Kebutuhan anggaran tersebut, sudah dibahas bersama Pemkab Bangka Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melakukan pencermatan dan restrukturisasi anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat 2020.

"Beberapa hari lalu sudah kami bahas bersama Pemkab Bangka Barat dan karena anggaran di daerah tidak siap, kekurangan tersebut akan diusulkan agar bisa diakomodasi melalui APBN," kata Harpandi.

"Anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19, kami berharap bisa diakomodasi sesegera mungkin agar tidak mengganggu persiapan yang sedang berlangsung," lanjut dia.