Hasto: PDIP Hormati Posisi Politik Kader Non-partai Peserta Sekolah Cakada

Liputan6.com, Jakarta Sekolah Partai untuk calon kepala daerah (cakada) gelombang III yang digelar PDIP terasa istimewa lantaran didominasi oleh peserta berasal dari kader-kader non-partai.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, hal tersebut merupakan cerminan dari jalan politik gotong royong yang ditempuh partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.

"Sekolah partai kali ini sangat istimewa. Sebab jalan politik yang dianut PDIP adalah politik peradaban, politik membangun bangsa. Karenanya jalan yang diambil PDIP adalah politik terbuka, jalan politik gotog royong," kata Hasto, Senin (14/9/2020).

Hasto mengakui, PDIP tak bisa berjalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang begitu besar. Karenanya, dalam gelaran Pilkada serentak 2020 PDIP bekerjasama dengan partai lain dalam mengusung calon kepala daerah. Di antaranya dengan Partai Golkar 49 calon, PKB 38 calon, Partai Gerindra 36 calon, PAN calon, Partai Demokrat 33 calon, Partai NasDem 20 calon dan Partai Hanura 19 calon.

Hasto mengatakan, melalui sekolah kader ini PDIP ingin menyatukan visi dan misi dengan para cakada yang diusung mengenai Pancasila sebagai landasan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hasto juga menegaskan bahwa pihaknya menghormati posisi politik para peserta sekolah partai yang berasal bukan dari PDIP.

"PDIP bukan partai yang suka bajak kader partai lain. Kami menghormati posisi politik dari peserta sekolah partai yang tidak berasal dari PDIP tetapi didukung oleh PDIP. Karena didukung PDIP maka seluruh elemen kepartaian akan bekerjasama. Dimulai calon bekerjasama, partai bekerjasama, sehingga semuanya menjadi satu kekuatan gotong royong sesuai warna politik masing-masing," kata Hasto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hasto Kristiyanto mengklarifikasi data Komisi Pemilihan Umum (KPU yang menyebut kalau partainya absen memberikan dukungan bagi pasangan calon di 14 wilayah. Dia menyebut pihaknya hanya absen di 8 daerah.

"Kita hanya absen di 8 daerah," kata Hasto.

 Hasto merinci, delapan daerah tersebut adalah Kota Cilegon, Kota Poso, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Maros, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Agam, dan Kota Bukit Tinggi.

"Absenya PDIP di sejumlah daerah itu adalah hal yang biasa, di tiap daerah, ada kondisi dan situasi yang mempengaruhi," jelas dia.