Jakarta - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai keberadaan tenaga kerja dengan perjanjian kontrak atau TKPK memiliki peran penting guna mencukupi kebutuhan pegawai Pemkot Solo.
Karena selama ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun setiap tahun tak sebanding dengan rekrutmen baru.
"Selama ini, kami mengandalkan TKPK untuk mencukupi kebutuhan pegawai Pemkot Solo. Banyaknya ASN pensiun wajib menjadi perhatian, jumlah SDM semakin berkurang. Kepala daerah harus mau dan mampu menerima SDM yang ada," kata pria yang akrab disapa Rudy ini kepada wartawan, Senin, 28 September pagi kemarin.
Advertisement
Untuk itu dia meminta kepada siapa pun Wali Kota Solo terpilih di Pilkada 2020 dapat mempertahankan keberadaan TKPK guna menyelesaikan masalah kekurangan pegawai.
Tanpa TKPK, lanjut Rudy, pelayanan masyarakat Kota Solo bakal kewalahan, mengingat ada pembatasan rekrutmen pegawai oleh pemerintah pusat.
"Jumlah ASN Solo dari 11.000-an pegawai tinggal sekitar 5.000 orang. TKPK ya tetap lah. Ya, kalau mau karut marut ya silakan. Kami ini kekurangan SDM kok. Kalau TKPK tidak punya NIP, pegawai kontrak, sehingga tidak ada persoalan. Wali Kota ke depan saya minta untuk melanjutkan. Ini untuk pelayanan kok. Tanpa TKPK mawut [berantakan] kita," ucapnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Rekrutmen Baru Tak Sebanding
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo, Nur Haryani mengatakan, setiap tahun sedikitnya 400-an ASN pensiun.
"Kalau sesuai analisis beban kerja, ASN yang pensiun dan rekrutmen baru itu tidak sebanding. Kami mengandalkan mutasi dari luar daerah. Setiap tahun permohonan mutasi ASN masuk ke Solo sekitar 100 pegawai, namun tidak semua kami terima karena menyesuaikan kebutuhan formasi," ungkap Nur.
Simak berita Solopos.com lainnya di sini.
Advertisement