Pemkab Gunung Kidul Mengaku Kesulitan Mencegah Kampanye Tatap Muka

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kesulitan mencegah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dalam melaksanakan kampanye dengan metode terbuka dan tatap muka.

Bupati Gunung Kidul sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Gunung Kidul Badingah mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada anggota gugus tugas yang ada di lapangan untuk memantau kampanye yang dilaksanakan pasangan calon bupati dan wakil bupati.

"Kami tidak ingin, Pilkada 2020 ini menyebabkan klaster baru di Gunung Kidul," kata Badingah di Gunung Kidul, Selasa, 13 Oktober 2020.

Ia mengajak pasangan calon peserta pemilu untuk memanfaatkan media sosial ataupun daring dalam berkampanye dibandingkan bertemu langsung dengan masyarakat. Meski hal itu diakuinya sulit, tetapi dengan banyak orang berkumpul dikhawatirkan adanya penularan COVID-19.

"Kami sudah berusaha mendorong paslon menggunakan daring, tetapi kenyataannya sampai hari ini tatap muka, dan ini paling tinggi di Gunung Kidul," katanya seperti dikutip dari Antara.

Badingah berharap jika paslon melakukan tatap muka bisa menjaga protokol kesehatan ketat, seperti menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker.

"Kami berharap tidak ada klaster dari pilkada. Kami berharap kampanye tatap muka tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan," harapnya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Perlu diketahui ada keempat pasangan yang maju Pilkada Gunung Kidul adalah Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto yang diusung PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Kemudian pasangan Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi yang diusung NasDem dan Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi yang diusung PDIP. Kemudian pasangan Sunaryanta-Heri Susanto yang diusung Golkar dan PKB.

Ketua Paguyupan Lurah dan Pamong (Semar) Gunung Kidul Heri Yuliyanto mengatakan pemerintah kalurahan/desa setiap ada paslon yang melakukan kampanye tatap muka selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, untuk lurah pun diimbau untuk tetap menjaga netralitas para lurah dan pamong.

"Kami juga tetap menjaga netralitas. Tahapan di masa pandemi ini berbeda dengan pemilu sebelumnya," katanya.