Gunung Merapi Siaga, KPU Boyolali Siapkan Skenario Pencoblosan di Lokasi Pengungsian

Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali mulai mengkaji pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada lokasi pengungsian. Hal itu sebagai antisipasi kemungkinan erupsi Gunung Merapi yang kini masuk level siaga. 

"Hari ini tadi kami rapat koordinasi dengan BPBD, camat, dan PPK empat kecamatan, yakni Selo, Cepogo, Musuk dan Tamansari. Daerah itu yang memang rawan terkena dampak secara langsung ketika ada erupsi Merapi," kata Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin kepada Solopos.com, Kamis, 5 November 2020. 

Ali menjelaskan untuk kawasan rawan bencana (KRB) 3, pemungutan suara Pilkada Boyolali akan diikuti 2.007 warga Desa Tlogolele, Desa Klakah 2.254 orang, dan Jrakah 3.430 orang. Berdasarkan informasi dari BPBD, saat ini sudah ada pemetaan daerah rawan dan skema terkait sister village.

"Jadi nanti rencana ada beberapa lokasi yang akan menjadi lokasi pengungsian," tuturnya. 

Selain tiga desa tersebut kemungkinan ada warga desa lain pada empat kecamatan yang akan mengungsi. Ali mengaku pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, apakah nantinya masih dalam wilayah Boyolali atau ke luar Boyolali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, Ketua KPU Boyolali menjelaskan sesuai PKPU No 8/2018 mengenai pemungutan dan penghitungan suara, ada ketentuan untuk TPS Pilkada pada lokasi pengungsian.

"Nanti TPS-TPS asal atau PPS asal akan merapat ke tempat pengungsian. Nanti apakah kebijaksaannya akan ada pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan, KPU kabupaten akan menetapkannya setelah mendapatkan laporan dari PPK dan PPS asal yang terdampak," jelasnya.

Sementara, untuk lokasi pengungsian luar daerah Boyolali, KPU masih akan mengkaji lebih lanjut.

"Strateginya akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali," lanjutnya.

Sekda Boyolali, Masruri, mengatakan pemungutan suara Pilkada 2020 bagi warga yang mengungsi akan disiapkan di lokasi pengungsian.

"Pelaksanaannya masih Desember. Itu nanti tergantung KPU nanti seperti apa. Kalau kaitannya dengan program sister village, mungkin TPS kami bawa ke sana karena jika ada pengungsian tentu masyarakat akan ke sana," katanya.

Simak berita Solopos.com lainnya di sini.