Surya Paloh: Kami Bersyukur, Sikap Pemerintah Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, tidak ada pembahasan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka yang kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), saat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu.

"Saya tidak singgung mengenai masalah proporsional terbuka dan tertutup ini karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas. Memberikan apresiasi dukungan supaya terbuka. Saya mensyukuri ini," kata Paloh usai pertemuan dengan Demokrat, Rabu (22/2/2023).

Menurut Paloh, dia semula berniat menanyakan ke Jokowi terkait sistem pemilu apabila Jokowi mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. "Kalau tertutup baru barangkali saya nanya, kenapa tertutup," ungkap dia.

Menurut Paloh, akan sangat disayangkan apabila sistem proporsional tertutup dikabulkan oleh MK. Sebab, menurutnya pemilu proporsional terbuka adalah modal untuk melanjutkan pembangunan saat ini.

"Atau berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sekali lagi dari pembicaraan kami tadi, kami merasa sayang seribu kali sayang. Modal besar untuk melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah saat ini. Itu disebabkan tersedianya kondisi yang kondusif atau stabilitas yang kita miliki," kata dia.

Meski memprediksi hakim memutuskan sistem proporsional tertutup, ia berharap perkiraan itu salah.

"Kami bisa mengatakan prediksi kami, mudah-mudahan insyaallah Demokrat dan Nasdem salah, ancaman instabilitas jangan sempat terjadi," pungkas Paloh.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan menjadi yang terdepan menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

"Kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat untuk menolak isu yang saat ini terus meresahkan yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka," kata AHY usai pertemuan dengan Paloh di DPP Demokrat, Rabu (22/2/2023).

AHY menegaskan, sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan, dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis di Indonesia.

"Kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang, rugilah kita semua karena hak rakyat dirampas. Bukankan kita ingin memilih yang terbaik daripada wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini," ucap AHY.

Menurut AHY, sistem proporsional tertutup sama saja merampas hak rakyat dan membiarkan membeli kucing dalam karung. "Jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas, sehingga rakyat dipaksa seperti membeli kucing dalam karung," kata dia.

"Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih, inilah sejatinya kita ingin pertahankan sistem proporsional terbuka," sambung AHY.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, pihaknya masih sama dengan kesepakatan tujuh partai politik parlemen, yakni menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Arsul membantah kabar PPP telah berubah sikap mendukung proporsional tertutup.

"Kabar dari siapa itu? Yang jelas karena saat ini sedang diuji materi di MK dan PPP bersama tujuh fraksi lainnya sudah menyampaikan pandangannya (menolak proporsional tertutup)," kata Arsul saat dikonfirmasi, Senin (20/2/2023).

Arsul menyebut, saat ini menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan siap menjalankan apapun keputusannya. "Maka ya kami menunggu saja putusan MK," tegas dia.

Sebelumnya, delapan ketua umum dan pimpinan partai politik parlemen berkumpul pada Minggu 8 Januari 2023 untuk menyatakan sikap menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Usai pertemuan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Waketum Nasdem Ahmad Ali dan Waketum PPP Amin Uskara menyampaikan pernyataan sikap 8 Parpol. Sementara Gerindra izin tidak dapat hadir namun menyampaikan sepakat dengan ketujuh parpol lain.

"Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita,” kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1/2023).

Airlangga menyebut sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik.

"Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata dia.