Soal Koalisi Besar, PDIP: Tak Ada Syarat Capres, Kita Duduk Saja Dulu

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan memberikan syarat calon presiden bila bergabung dengan koalisi besar partai pro pemerintah. PDIP menginginkan ada pertemuan lebih dahulu dengan lima pimpinan partai politik koalisi besar.

"Nggak ada syarat-syaratan. Duduk dulu lah. Bangsa ini mau ke mana ke depan, karena seakan-akan PDIP sombong karena belum apa-apa bicara syarat. Kami tidak seperti itu," ujar Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

PDIP, kata Said, menginginkan ada pertemuan bersama untuk membahas rencana koalisi. Salah satu yang perlu dibahas adalah kelanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Duduk saja dulu, 5 tahun ke depan mau seperti apa, ayo yang sudah baik dilakukan oleh bapak Presiden Jokowi kita lanjutkan. Tapi kita harus jauh juga, tantangannya ke depan pasti berbeda," ujar Said.

PDIP mengaku tidak ada masalah bila tidak dapat kursi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal tersebut akan dibahas bersama.

"Nggak ada meskipun, walaupun, titik koma pun. Itu nanti diputuskannya," ujar Said.

Sementara itu, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar, maka jatah capres harus dari kader partai kepala banteng tersebut.

"Sama-sama terbuka bagi PDIP (bergabung dengan koalisi besar). Proses pemilu berjalan dengan lancar agendanya tidak diundur," kata Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, saat dihubungi merdeka.com, Rabu 5 April 2023.

Dia mengatakan, PDIP terbuka juga terbuka untuk membahas bagaimana langkah ke depan dan untuk menyamakan suatu konsep bahkan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 dengan parpol yang akan bergabung dalam koalisi besar nanti.

"Mungkin nanti beberapa hal ada yang disepakati bersama ada yang berbeda misal kalau kita dengar penjelasan dari Pak Jazilul soal proporsional terbuka atau tertutup jadi bisa saja hal-hal yang berbeda mungkin juga soal presiden atau wakil presiden bisa mencari titik kesamaan," ujarnya

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo melakukan pertemuan di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (10/4/2023). Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas rencana koalisi besar di Pemilu 2024 dengan anggota partai pro pemerintah.

Airlangga mengakui banyak bertukar pikiran dengan Hary Tanoe tentang Pemilu 2024 dan wacana koalisi besar.

"Kemudian juga kami bertukar pikiran mengenai rencana ke depan dari koalisi yang ada baik itu koalisi besar maupun dari koalisi KIB dan tentunya kedua partai melihat bahwa ke depan kita perlu terus menjalin silaturahmi termasuk terkait dengan jadwal-jadwal Pemilu yang ada," ujar Airlangga Hartarto usai pertemuan.

Airlangga mengatakan, Hary Tanoe dan Perindo punya komitmen sama mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Menurutnya, peluang kerja sama dengan Perindo terbuka karena ada kesamaan.

"Jadi tentu dukungan-dukungan tersebut akan memperkuat kerja sama antar partai-partai ke depan dan tadi disampaikan juga bahwa kondisi besar itu penting koalisi Indonesia itu penting karena Indonesia ini negara besar dan koalisi besar itu sangat diperlukan agar kita bisa menerobos tantangan-tantangan yang ada," ujarnya.

Selain itu, kerja sama koalisi besar diperlukan untuk menghadapi situasi penuh ketidakpastian.

"Maka kestabilan politik itu penting. Nah kestabilan politik hanya bisa dicapai kalau ketua umum-ketua umum partai komunikasinya baik dan lancar," pungkas Ketua Umum Partai Golkar ini.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com