Mantan Wakil Ketua Komnas HAM Munafrizal Manan Jadi Jubir Partai Gerindra

Liputan6.com, Jakarta Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra mengangkat mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Munafrizal Manan sebagai juru bicara (jubir).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Munafrizal diangkat sebagai juru bicara bidang HAM dan Konstitusi Partai Gerindra.

"Bappilu Gerindra mengangkat mantan anggota Komnas HAM periode lalu, Munafrizal, sebagai juru bicara bidang HAM dan Konstitusi," kata Dasco dilansir Antara, Selasa (30/5/2023).

Munafrizal Manan merupakan Komisioner Komnas HAM 2017-2022. Munafrizal juga mantan aktivis 1998 dan lama bekerja di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Dasco, pengangkatannya sebagai juru bicara Gerindra sangat tepat.

"Munafrizal yang juga mantan aktivis 1998 dan lama menjadi peneliti HAM, (dia) tentu paham semua aspek soal penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia," kata Dasco.

Selain itu, Munafrizal juga memiliki pengalaman sebagai peneliti di bidang HAM dan konstitusi. "Tesis beliau di Melbourne University juga terkait HAM dan konstitusi," tambahnya.​​​​​​​

"Kami berharap bergabungnya Munafrizal bisa melengkapi para jubir yang sudah ada saat ini," ujar Dasco.

Sebelumnya, Bappilu Partai Gerindra telah mengangkat sejumlah juru bicara dari kalangan kelompok muda, yakni Ryzkyfirmansyah, Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono, dan tenaga ahli Fraksi Gerindra Dinnar Ajeng Ravianti.

Para jubir dari kalangan muda ini bakal dilatih untuk bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu, para jubur juga disiapkan Gerindra untuk memenangkan Prabowo Subianto di pilpres 2024.

Sebelumnya, survei Litbang Kompas menyebutkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo paling banyak dipilih oleh generasi Z. Prabowo mendapatkan dukungan dari generasi Z sebesar 32,7 persen.

Perubahan gaya komunikasi dan kampanye Prabowo Subianto dalam beberapa tahun terakhir dinilai sebagai faktor mengapa banyak anak muda memilih Menteri Pertahanan itu.

"Dalam satu tahun terakhir ini ada perubahan gaya berkomunikasi berkampanye Pak Prabowo. Kalau kita lihat tahun-tahun ini Pak Prabowo banyak melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang jauh lebih muda," ujar Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro ketika dihubungi, Jumat (26/5/2023).

Prabowo jauh sebelumnya lebih banyak berkomunikasi dengan tokoh yang usianya senior. Baik politikus maupun pejabat. Tapi kini Prabowo sudah mulai menjangkau tokoh lintas generasi dengan gaya komunikasi yang berbeda.

Paling terlihat adalah Prabowo rajin menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden Joko Widodo itu dianggap sebagai ikon politikus muda masa kini.

"Yang tampak gamblang beberapa bulan terakhir Prabowo sering kali berinteraksi dengan Mas Gibran. Suka tidak suka Gibran salah satu simbol generasi Z atau milenial yang menonjol dari kalangan politisi dan enterpreuner. Suka tidak suka follower Mas Gibran banyak, banyak yang mengidolakan Mas Gibran dari segi usia generasi z generasi milenial," jelas Bawono.

Selain itu, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga mengangkat artis sekaligus YouTuber tekenal, Deddy Corbuzier, sebagai Letkol Tituler. Deddy yang kini terkenal sebagai podcaster 'Close The Door' banyak digandrungi anak muda. Prabowo pun pernah mengisi menjadi tamu dalam podcast Deddy.

"Dia punya channel YouTube yang ditonton anak-anak muda dan Pak Prabowo pernah mengisi di situ," kata Bawono.

Prabowo banyak diasumsikan dengan isu pelanggaran HAM masa lalu. Bawono menilai, asumsi ketidaktahuan generasi Z atas masa lalu Prabowo tidak punya pengaruh langsung terhadap keterpilihannya oleh anak muda.

Dalam survei terbaru Litbang Kompas, generasi X dan Baby Boomers yang memilih Prabowo juga tergolong cukup tinggi.

"Asumsi itu bisa terbantahkan. Kalau lihat komposisi pemilih di Litbang Kompas, di atas generasi Z, baby boomer, generasi X yang lari ke Pak Prabowo tidak kecil," kata Bawono.

Isu HAM tidak menjadi isu yang lebih seksi ketimbang isu ekonomi. Indikator setiap melakukan survei, lima besar isu yang harus diselesaikan calon presiden lebih cenderung isu ekonomi seperti harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja.

Isu yang menonjol lainnya adalah pemberantasan korupsi dan isu kesehatan yang ramai belakangan karena pandemi Covid-19.

"Soal HAM, penegakan HAM itu tidak pernah masuk lima besar top isu, top five yang dianggap masalah publik yang harus diselesaikan kepemimpinan lima tahun mendatang. Tidak pernah. Bukan berarti isu HAM tidak penting, tetapi tidak dianggap selalu penting oleh pemilih kita, itu faktanya," ujar Bawono.

Apalagi, isu HAM lebih sering dipersepsikan sebagai mainan politik untuk menyerang kandidat di setiap pemilu.

"Juga isu HAM ini seperti dipersepsikan sekadar mainan politik kepada kandidat yang maju capres, gubernur, wali kota bupati yang berlatar belakang militer. Itu selalu ada, muncul isu itu," kata Bawono.