LSI Denny JA Sebut Anies Baswedan Bisa Gagal Dapat Tiket Capres 2024, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - LSI Denny JA menyebut bahwa bakal calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan terancam tidak mendapat tiket capres pada Pilpres 2024.

Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana mengungkapkan sejumlah penyebabnya. Berdasarkan survei LSI Denny JA, ada beberapa hal yang mengganggu Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024.

Pertama, pada Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke Mahkamah Agung (MA) agar kepengurusannya disahkan. Koalisi Perubahan berpotensi gagal mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres jika MA memenangkan gugatan peninjauan kembali (PK).

Menurut Ade, jika MA mengabulkan PK Moeldoko, maka Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan bermasalah secara hukum. Dengan kondisi itu, Koalisi Perubahan hanya tersisa Partai Nasdem dan PKS yang belum memenuhi syarat mengusung Anies Baswedan.

"Kemungkinan kalahnya Demokrat versi AHY di Mahkamah Agung belum pasti. Tapi kemungkinan itu tak bisa sama sekali diabaikan. Tanpa kehadiran Anies Baswedan sebagai capres, maka Pilpres 2024 hanya diikuti oleh All The President’s Men, Prabowo versus Ganjar," kata Ade Mulyana, dalam keterangan, Senin 5 Juni 2023.

Kedua, kasus korupsi pembangunan BTS Rp 8 triliun yang menimpa petinggi Partai Nasdem yakni eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Yang jadi masalah, kata Ade Johnny G Plate merupakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem.

"Banyak menteri dan mantan menteri yang potensial bermasalah secara hukum. Pemberantasan korupsi atas Johnny Gerard Plate dianggap tebang pilih. Ia pisau yang tajam untuk oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi," ujarnya.

Ketiga, bisnis Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dikabarkan terkena dampak setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Menurut Ade, salah satu usaha milik Surya Paloh yaitu jasa Katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti.

"Jika Partai Demokrat atau Partai Nasdem tak lagi mencalonkan Anies Baswedan, tiket capres Anies gagal didapat. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, Koalisi Perubahan tak mencapai minimum 20 persen untuk pencalonan presiden," ujar Ade.

LSI Denny JA melakukan survei secara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Survei dilakukan pada 3-14 Mei 2023 dengan margin of error sebesar 2.9 persen.

Ade menambahkan, pada kondisi ini, Partai Golkar bisa menghidupkan peluang Anies Baswedan mendapat tiket calon presiden. Golkar hanya membutuhkan satu partai, selain PPP yang sudah mendukung Ganjar Pranowo, untuk bisa memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR.

Partai berlambang pohon beringin dinilai bakal memiliki daya tawar lebih kuat untuk menjadi cawapres salah satu bakal capres, antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

“Tapi, tentu itu bergantung pula pada kenekatan Airlangga Hartarto. Dia akan berhitung apa yang akan menimpa dirinya dan Partai Golkar jika berani mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Airlangga akan berkaca dari apa yang dialami Surya Paloh,” ujar Ade Mulyana.

Ade mengatakan, jika akhirnya Anies tidak mendapatkan tiket capres dari Partai Golkar, maka bursa cawapres di Pilpres 2024 akan bertambah. Peringkat pertama cawapres 2024 akan mengerucut kepada Anies Baswedan versus Airlangga Hartarto karena masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya.

Anies dinilai bisa menambah elektabilitas capres, berbeda dengan cawapres lain. Namun, Anies Baswedan tidak membawa partai besar, sumber dana, dan pengalaman di pemerintah pusat. Apalagi, Anies dapat menjadi ancaman bagi sang capres karena bisa menjadi matahari kembar bagi presiden terpilih nanti.

“Sebaliknya, Airlangga Hartarto memang tidak menambah elektabilitas capres secara langsung melalui personal dirinya sendiri. Tapi, Airlangga bisa mempengaruhi elektabilitas capres secara tidak langsung. Itu karena Airlangga membawa mesin partai besar, sumber dana, dan pengalaman di pemerintah pusat untuk isu ekonomi,” tegas Ade Mulyana.