Demokrat: Anies Baswedan Sudah Pilih AHY Jadi Cawapres Sejak 14 Juni Sebelum Belok ke Cak Imin

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengklaim, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sudah memutuskan menggandeng Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak bulan Juni 2023 lalu.

Bahkan, menurut Riefky, nama AHY juga telah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya yaitu Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketum Demokrat AHY serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada satu pun yang menolak nama AHY.

Hal itulah yang membuat Partai Demokrat kecewa saat tahu keputusan duet Anies Baswedan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Pada 14 Juni 2023, capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya. Menurut capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Menurut dia, Demokrat menyebut Koalisi Perubahan telah mendorong Anies segera mengumumkan calon wakil presiden. Bahkan, Tim Delapan juga telah menyusun rencana dan tanggal deklarasi. Namun, selalu gagal terwujud.

"Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," papar Riefky.

Riefky mengatakan keputusan duet Anies Baswedan dengan PKB untuk mengusung duet Anies-Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dilakukan sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky.

Oleh karena itu, lanjut dia, menurut Demokrat keputusan Anies dan NasDem telah mengkhianati Koalisi Perubahan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutup Riefky.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan akan menurunkan baliho yang memuat gambar bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan. Demokrat merasa dikhianati dengan sikap Nasdem dan Anies Baswedan yang memutuskan sepihak duet Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Ya kita turunkan karena menghianati Demokrat," ujar Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan ketika dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023).

Sebelumnya, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, keputusan duet Anies Baswedan dengan PKB untuk mengusung Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dilakukan sepihak oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Menurut Riefky, Anies juga tidak menyampaikan langsung ke PKS dan Demokrat terkait keputusan duet dengan Cak Imin.

"30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," katanya.

Menurut Demokrat, keputusan Anies dan Nasdem telah mengkhianati Koalisi Perubahan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Harsya.